Kita gemar menutupi penyimpangan dengan hiasan retorika sehingga tiang negara yang miring pun terkesan berdiri tegak.

Perkembangan bangsa ini selalu mengulangi kesalahan yang sama: kita tidak pernah bisa berjalan lempeng. Setiap kali ada usaha untuk meluruskan sesuatu, yang terjadi malah menimbulkan bengkokan baru.

Usaha untuk menata demokrasi berbuah penyelewengan baru. Usaha menertibkan hukum berujung kekusutan peraturan. Usaha memberantas korupsi melahirkan rezim pemerasan baru. Usaha menyehatkan perekonomian menimbulkan kolusi dan kronisme baru.

Untuk menutupi segala kekacuan yang ditimbulkan, bangsa ini juga pandai berkilah: bengkok disebut lentur, culas disebut lihai, serong disebut taktis, sesat disebut alternatif, kusut tata kelola disebut heroisme proyek logistik terbesar. Kita gemar menutupi penyimpangan dengan hiasan retorika sehingga tiang negara yang miring pun terkesan berdiri tegak.

Pangkal dari segala kemiringan dan ketersandungan itu adalah watak elite negeri yang memperlakukan politik—yang sejatinya sebagai seni mengelola kehidupan publik demi kebajikan bersama—menjadi ajang pertaruhan harga diri dan kepentingan keluarga. Watak patrimonial ini berpadu dengan tendensi kemalasan berpikir kritis dan kesenangan mencari jalan pintas yang melanda warga. Kegairahan memuja diri dan kemalasan berpikir mendalam itu kini dikuatkan oleh budaya instan yang disuburkan media sosial.

Jebakan mesianisme

Lewat perjumpaan mentalitas arus atas dan bawah seperti itu, demokrasi yang berkembang tidak bekerja dengan nalar rasional, tetapi sebagai nalar ilusif mesianisme (pengharapan juru selamat). Demokrasi disusutkan sekadar ajang pesta pemilihan yang diperlakukan sebagai ritus penebusan. Rakyat yang letih terimpit problem sehari-hari menaruh semua harapan pada satu nama. Kandidat dikuduskan sebagai figur penyelamat. Perbedaan pilihan segera berubah menjadi pertengkaran, bahkan permusuhan antarwarga. Kaum cerdik pandai turut menjadi pengipas yang menyulut semangat partisan. Semua digerakkan oleh satu keyakinan bahwa akan datang satu ”ratu adil”, pada satu waktu mustari. Lima tahun kekuasaan dibayangkan sebagai ambang sejarah antara dunia yang rusak dan dunia yang dijanjikan.

Namun, harapan keselamatan yang membuncah menjelang pemilu itu selalu berakhir dengan sumpah serapah kekecewaan. Susilo Bambang Yudhoyono pernah diangkat sebagai simbol stabilitas dan kesantunan, lalu diturunkan menjadi sasaran ejekan stagnasi. Joko Widodo dielu sebagai representasi rakyat biasa yang menembus elite, lalu dimaki sebagai pengkhianat dan perusak tatanan kehidupan. Prabowo Subianto, yang diagungkan sebagai pemimpin kuat dan pelindung kepentingan nasional, dengan cepat menuai suara keraguan dan cercaan atas inkonsistensi dan kerancuan tata kelola pemerintahan, bahkan ketika masa pemerintahannya masih seumur jagung.

Pola ini terlalu konsisten untuk disebut kebetulan sehingga persoalan utama transformasi politik Indonesia bukan sekadar siapa yang memerintah, melainkan tentang cara kita membayangkan kepemimpinan. Ironisnya, kendati telah berulang kali dikecewaan pemimpin pujaan, bangsa ini terus mengulang kesalahan yang sama: menggantungkan harapan dan kompleksitas sejarah pada kehendak satu individu. Seolah negara adalah persoalan sederhana yang dapat diselesaikan oleh karakter, niat baik, atau karisma personal.

Hannah Arendt memperingatkan: ketika rakyat menunggu juru selamat, partisipasi kolektif melemah dan kekuasaan terisolasi dari kontrol publik—inilah jalan bagi kepemimpinan yang tampak kuat tetapi rapuh. Tidak ada pemimpin, betapapun cakap dan tulus, yang mampu mengurai kompleksitas persoalan negara sendirian. Ketergantungan pada figur penyelamat justru melahirkan paradoks: semakin besar harapan pada pemimpin, semakin kecil tanggung jawab yang dipikul warga, serta makin besar potensi untuk gagal dan kecewa.

 Kepemimpinan sehat

Tak bisa dimungkiri, peran pemimpin itu memang penting. Keputusan di puncak dapat melukai atau melindungi, mempersempit atau memperluas kemungkinan hidup bersama. Dalam masa krisis dan kekacauan, peran pemimpin bahkan lebih besar dibandingkan masa normal dan stabil. Masa seperti ini membuka kesempatan bagi kemunculan pemimpin karismatik yang naik karena kepercayaan dan harapan massal.

Namun, seperti diingatkan Max Weber, karisma tidak berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan legitimasi dan kepercayaan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, karisma individu harus segera diterjemahkan ke dalam karisma institusi. Pemimpin karismatik sejati seyogianya hadir membawa pesan pembebasan dan pemulihan tertib politik lewat pembenahan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alhasil, masalahnya bukan soal penting-tidaknya kepemimpinan, melainkan pada fantasi penyelamatan yang dibebankan kepadanya. Pemimpin yang baik tidak lahir dari kultus. Ia tidak tumbuh di tengah rakyat yang pasif, tidak bertahan dalam ekosistem yang memuja tanpa mengawasi. Kepemimpinan yang sehat hanya mungkin muncul dari ekosistem partisipasi yang matang: rakyat yang mau terlibat tanpa kehilangan nalar, mengkritik tanpa membakar, mengawasi tanpa merasa paling benar.

Pemimpin yang kuat justru membutuhkan rakyat yang tidak menyerahkan seluruh tanggung jawab sejarah kepadanya. Rakyat yang sadar bahwa demokrasi bukan tentang menunggu penebus, melainkan tentang berbagi beban. Selama politik terus dibayangkan dalam semangat mesianisme, kita hanya akan mengulang siklus lama: mengangkat, mengagungkan, lalu menghakimi. Dan sejarah, alih-alih bergerak maju, akan terus berputar dalam lingkar keletihan yang sama.

Jalan perubahan

Dengan demikian, pertanyaan reflektifnya bukan siapa calon pemimpin terbaik, melainkan apakah kita telah membangun masyarakat yang memungkinkan kepemimpinan itu tumbuh tanpa menunggu sang juru selamat. Jawaban atas pertanyaan ini kian mendesak karena perkembangan demokrasi di Indonesia sedang memasuki jalan entropi menuju kebuntuan.

Pengalaman beberapa negara yang mengalami kegagalan demokrasi dan kesulitan bangkit dari keterpurukan memberi kita pelajaran bahwa suatu demokrasi akan mengalami entropi jika bergantung pada satu figur kultus, membiarkan partai sebagai wahana aspirasi dan aksi kolektif dikendalikan oligarki, mengorbankan hukum demi kekuasaan jangka pendek. Celakanya, tanda-tanda seperti itu sudah merasuki jantung politik Indonesia.

Untuk menyehatkan demokrasi Indonesia, kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang ditempuh Swedia, Korea Selatan, Taiwan, Chile, dan Georgia. Jalan yang ditempuh oleh negara-negara tersebut sebagian besar telah diungkapkan oleh Daron Acemoglu dalam Power and Progress (2023) dan Thomas Piketty dalam Nature, Culture, and Inequality (2024). Untuk mengatasi dominasi figur tirani, oligarki, dan demokrasi dekaden, diperlukan gerakan progresif dalam empat jalur.

Pertama, mengubah narasi dan norma keluar dari hegemoni segelintir orang. Aturan main harus diubah, bukan cuma pejabatnya. Institusi korup dihukum (diperbaiki) bukan ditoleransi. Demokrasi menjadi sehat saat biaya berprilaku buruk bagi elite lebih mahal daripada patuh pada prinsip dan aturan. Untuk itu, diperlukan para pewarta dan pemengaruh yang mengobarkan antikultus, antioligarki, antimonopoli, antikorupsi, antiekstraktif, anti-perusakan lingkungan, dan sejenisnya. Perlu penguatan demokrasi digital seperti di Taiwan dengan memperjuangkan transparansi melalui keterbukaan data, teknologi wahana kewargaan (civic tech), dan keterlibatan kewaragaan, yang memaksa pemerintah membuka ruang kokreasi kebijakan.

Kedua, perubahan besar terlebih di Indonesia selalu didorong oleh tekanan publik, bukan kemurahan hati elite politik. Swedia memberi contoh terbaik, dari suatu negara yang paling timpang di Eropa menjadi salah satu negara paling egaliter, berkat kegigihan tekanan publiknya. Untuk itu diperlukan kekuatan lawan tanding dengan membentuk gerakan-gerakan komunitas progresif, seperti serikat pekerja, serikat agama liberatif, serikat budayawan progresif, serikat hijau. Tekanan publik harus berulang dan terfokus, bukan meledak dan hilang. Simpul-simpul utama organisasi masyarakat sipil harus tetap berjuang di jalur rakyat, bukan menjadi kepanjangan partai politik dan pemerintah. Para cerdik cendekia harus berhenti sebagai demagog pemuja tokoh, dan mulai mengemban peran sebagai pendidik kesadaran kritis publik politik.

Ketiga, mengupayakan solusi kebijakan lewat kemampuan menginfiltasi proses-proses pembuatan legislasi dan kebijakan di parlemen dan pemerintah. Demokrasi prosedural harus diganti perluasan dan pendalaman demokrasi deliberatif yang lebih paritispatif dan inklusif. Anak-anak muda bukan hanya berperan sebagai oposisi, tetapi juga arsitek sistem baru dengan masuk ke rancang bangun kebijakan negara.

Keempat, kadang reformasi bertahap tidak cukup. Ada titik di mana insitusi yang sudah sedemikan busuk harus direset total, seperti yang ditempuh Georgia terhadap salah satu bagian dari institusi kepolisian. Rakyat harus aktif memberikan dukungan hukuman sosial terhadap institusi-institusi korup yang melumpukan kebajikan publik.

Setelah lebih dari seperempat abad reformasi digulirkan, demokrasi Indonesia berada di titik genting. Para politisi tua belum sudi kehilangan panggung, terus beradu siasat memperebutkan setiap jengkal akar rumput, dengan polarisasi yang kian mengemuka. Massa akan terus dimobilisasi tanpa kejelasan visi perjuangan dan signifikansinya bagi kebajikan publik. Kepentingan keluarga tokoh-tokoh mitologis harus dibayar mahal oleh kerusakan negara secara berkelanjutan. Sementara itu, kita pun nyaris tak memiliki prasyarat untuk bisa berhasil dengan model demokrasi yang kita jalankan saat ini: literasi cetek, kemiskinan tinggi, kesenjangan lebar, nalar kritis tipis, etika luruh, ongkos politik mahal, elite oligarkis mencengkeram, masyarakat sipil lumpuh, nomokrasi ambruk.

Kita perlu menata ulang rancang bangun demokrasi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Ibu Pertiwi memanggil para patriot sejatinya untuk membuka jalan dari kebuntuan. Dari mana memulainya? Tengoklah dunia sekitar. Fajar baru telah menyingsing memijarkan semangat zaman. Mulai dari kawasan Asia (Nepal, Bangladesh), Afrika (Madgaskar, Togo, Maroko, Kenya), Amerika Latin (Paraguay, Peru), bahkan Eropa (Serbia), anak-anak muda dari generasi milenial dan generasi Z mengambil alih kepemimpinan sebagai kekuatan pengubah dan penghukum elite biadab. Indonesia pun punya warisan panjang kepeloporan pemuda. Seperti diingatkan Tan Malaka, ”Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda.”

Yudi Latif,
Cendekiawan dan Budayawan, Anggota Komisi Ilmu Kebudayaan, dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Tulisan ini pertama kali terbit di Harian Kompas 08 Februari 2026