Pencegahan primer, yaitu edukasi dan promosi kesehatan, menjadi prioritas pertama dalam pembangunan Indonesia Sehat 5.0.

Program pembangunan Indonesia Sehat 5.0 terfokus pada tiga hal utama, yakni pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk pencegahan penyakit, pembangunan ketahanan dan kemandirian bangsa, serta pembangunan manajemen layanan kesehatan yang modern.

Pencegahan primer—yang meliputi edukasi dan promosi kesehatan—menjadi prioritas pertama dalam pembangunan Indonesia Sehat 5.0. Pencegahan penyakit patut diutamakan mengingat Indonesia menghadapi beban yang sangat besar dalam pembiayaan kesehatan.

Sekitar 70 persen pengeluaran Jaminan Kesehatan Nasional dikerahkan untuk penyakit-penyakit katastropik (penyakit yang mengancam nyawa dan membutuhkan biaya pengobatan besar), seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Untuk menurunkan jumlah angka kesakitan, Indonesia perlu menyelenggarakan program pencegahan primer dan deteksi dini.

Selain itu, program perencanaan keluarga yang dibarengi dengan edukasi kesehatan reproduksi mumpuni dapat menjadi tonggak utama dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Program kedua memfokuskan pada pembangunan ketahanan dan kemandirian kesehatan Indonesia, sesuai dengan filosofi ”rakyat sehat-negara kuat”. Pemerintah perlu menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh pelosok Tanah Air. Selain itu, kita perlu memanfaatkan produk dalam negeri dalam pelayanan kesehatan.

Isu ketahanan dan kemandirian juga erat terkait dengan medical tourism—fenomena pasien yang pergi ke luar negeri untuk mencari perawatan medis—terutama pada masyarakat Indonesia yang tinggal dekat dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Kita perlu memperkuat rumah sakit rujukan daerah dengan menempatkan dokter ahli yang tepat dan cukup sehingga semua orang di Indonesia bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penggunaan alat kesehatan dan obat produksi dalam negeri juga menjadi poin penting dalam menjamin ketahanan dan kemandirian kesehatan Indonesia.

Manajemen yang kuat

Manajemen pelayanan kesehatan yang kuat menjadi program ketiga yang niscaya akan meningkatkan kualitas dan indeks kompetitif semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Sistem grouping atau holding dalam manajemen fasilitas pelayanan kesehatan akan membuat fasilitas layanan kesehatan pemerintah setara dan sejajar dengan fasilitas layanan kesehatan swasta.

Konsep lean dan sense and respond yang dimaknai dengan kemampuan untuk mendeteksi dan merespons keadaan/perubahan pada suatu sistem akan membuat manajemen pengelolaan pelayanan kesehatan menjadi lebih modern dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Sudah saatnya pemerintah melakukan sistem holding pada manajemen badan layanan umum rumah sakit dan puskesmas di Indonesia.

Deteksi dini penyakit degeneratif (penyakit yang berkaitan dengan proses kerusakan organ dan jaringan, seperti osteoporosis dan alzheimer) dan penyakit infeksi menjadi target program pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk pencegahan penyakit.

Sudah saatnya pemerintah melakukan sistem holding pada manajemen badan layanan umum rumah sakit dan puskesmas di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, potensi variasi genetik dan jenis penyakit, baik infeksi maupun non-infeksi, sangat beragam. Kekayaan big data klinik dan genetik harus dimanfaatkan dan diolah menjadi model algoritma yang bisa mendeteksi dini suatu penyakit bagi seluruh populasi Indonesia.

Teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan internet of things (IoT) yang digabungkan dengan ilmu bioinformatika akan membantu orang dalam memahami dan mendeteksi penyakit degeneratif dan infeksi lebih awal. Selain itu, pemerintah perlu mengatur secara tegas program deteksi dini pada setiap bayi baru lahir, ibu hamil, dan remaja terhadap kemungkinan menderita penyakit non-infeksi di masa datang.

Berbekal hasil deteksi dini, kita dapat mempunyai gambaran lingkungan serta gaya hidup yang sesuai bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit degeneratif.

Menggunakan teknologi telemedicine, layanan dokter keluarga yang memungkinkan kita berkonsultasi dengan dokter secara daring (online), dapat membantu meningkatkan akses dan efisiensi dalam mendapatkan layanan kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional.

Adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sejalan dengan pengembangan Academic Health System (AHS) Indonesia (sistem kesehatan yang terintegrasi dengan institusi pendidikan) dapat mempercepat pengembangan inovasi dalam pelayanan kesehatan.

Sistem pendidikan, riset, dan pelayanan yang menyatu dan berkesinambungan akan mempercepat implementasi alat kesehatan ataupun obat produksi dalam negeri di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Upaya riset dan inovasi diyakini mampu meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional—termasuk penarikan premi dan iuran biaya.

Di sisi lain, big data program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dimanfaatkan dalam sistem promotif dan preventif sekaligus memperkuat riset dan inovasi nasional di bidang produksi obat serta alat kesehatan.

Peningkatan kualitas, indeks kompetitif, dan kemandirian fasilitas pelayanan kesehatan menjadi target utama pembentukan holding manajemen badan layanan umum rumah sakit dan puskesmas di Indonesia. Dengan sistem holding, efisiensi di semua lini logistik, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan dapat tercapai.

Manajemen holding juga akan memperkaya big data kesehatan Indonesia—sehingga akan menjadi sebuah industri yang mendukung ketahanan serta kemandirian kesehatan Indonesia. Persaingan yang tercipta antara grup holding manajemen fasilitas pelayanan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tidak hanya rumah sakit, puskesmas dan laboratorium milik pemerintah juga akan menjadi kekuatan blockchain kesehatan dalam mendukung sistem pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Budi Wiweko, 
Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia; Ketua Terpilih Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Tulisan ini pertama kali terbit di Harian Kompas, 23 April  2024