Pandangan

no image

Policy Brief, No.12, Juli 2025, Sinkronisasi Sistem Integrasi Horizontal Ekonomi Desa (SINTHESA) dengan Program Swasembada Pangan

Oleh : Aipi
Unduh PDF Baca PDF


PESAN UTAMA

• Dengan kekayaan sumberdaya hayati dan sumberdaya manusia serta militansi budaya agrarisnya, Indonesia semestinya dapat berswasembada pangan berbasis kearifan lokal yang diperkuat dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) oleh semua pihak termasuk komunitas rakyat yang terkonsolidasi.

• Sistem Integrasi Horizontal Ekonomi Desa (SINTHESA) sebagai upaya konsolidasi bisnis dari hulu ke hilir hanya dapat berjalan jika dan hanya jika aspek budidaya diserahkan kepada komunitas rakyat terkonsolidasi melalui pembentukan koperasi produsen termasuk koperasi desa/kelurahan merah putih berbasis produsen, potensi desa dan kearifan lokal. .

• Model Sekolah Peternakan Rakyat-Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SPR-SASPRI) sebagai suatu gerakan pemberdayaan rakyat telah terbukti dapat menjadikan peternak rakyat sebagai subjek pembangunan peternakan sehingga perlu diperkuat untuk mencapai swasembada pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

• Tridarma perguruan tinggi yang lebih menekankan kebijakan internasionalisasi kampus secara nyata membuat darma pengabdian masyarakat semakin ditinggalkan yang dalam jangka panjang akan semakin menjauhkan komunitas akademisi dari komunitas rakyat. Upaya ndesanisasi kampus untuk mendekatkan akademisi dan komunitas rakyat perlu diwujudkan secara legal formal dan terinstitusi melalui pemberian hak kepada para akademisi untuk memilih jalur profesor berbasis riset atau profesor berbasis hilirisasi riset (pengabdian kepada masyarakat).

• Orkestrasi dalam menyinergikan SINTHESA dan program swasembada pangan secara nasional perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas pengatur jalannya pemerintahan dalam bernegara dan berbangsa melalui institusi langsung di bawah Presiden yang mampu bertindak lintas sektor.

Hak Cipta © 2014 - 2024 AIPI. Dilindungi Undang-Undang