Peran kunci mangrove dalam Nationally Determined Contributions

Ringkasan Eksekutif

Mangrove blue carbon memiliki potensi yang besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini terkait dengan cadangan karbon (carbon stocks) ekosistem ini sangat besar, yaitu 3-5 kali lebih besar dari Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 90.000 km – terpanjang kedua setelah Kanada, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat berkepentingan untuk melindungi kawasan pesisirnya. Apalagi sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Tingginya kepadatan penduduk di kawasan ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan pesisir secara berkelanjutan dan menjadikan paradigma yang harus terus diarusutamakan. Selain tekanan kepadatan penduduk yang berdampak langsung pada ekosistem pesisir, ancaman kerusakan juga datang dari kenaikan muka laut sebagai akibat perubahan iklim. Besarnya risiko kerusakan yang dihadapi menjadikan pesisir sebagai kawasan dengan tingkat kerentanan yang tinggi.

Oleh karena itu keberadaan dan kelestarian vegetasi pesisir seperti hutan mangrove dan tutupan lamun yang cukup luas adalah kunci keberhasilan konservasi dan solusi berbasis alam (nature- based solution) untuk perubahan iklim yang sudah terjadi dan akan terus berlangsung. Sehubungan dengan upaya menanggulangi dampak-dampak perubahan iklim, ekosistem pesisir juga memiliki peluang yang sangat besar dalam mendukung inisiatif Pembangunan Rendah Karbon, PRK (Low Carbon Development Initiative, LCDI) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, TPB (Sustainable Development Goals, SDG).

Memposisikan pengelolaan kawasan pesisir dalam Nationally Determined Contributions (NDC) merupakan sebuah langkah cerdas. Ekosistem pesisir yang kaya karbon dan disaat bersamaan menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar penduduk miskin di Indonesia, harapannya dapat dikelola dengan bijak melalui penyeimbangan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang berkelanjutan sesuai dengan arahan Perjanjian Paris.
Rehabilitasi/restorasi kawasan pesisir perlu mengedepankan aspek adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk itu kawasan pesisir harus dapat dikembalikan perannya dalam mengatasi peningkatan muka air laut, gelombang, erosi pantai, banjir, dan penggenangan, sehingga ketahanan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir dapat dijaga bahkan ditingkatkan.

Peluang dan kendala yang dihadapi dalam mengarusutamakan kawasan pesisir dan ekosistem mangrove karbon biru (blue carbon mangrove ecosystem) telah diidentifikasi dan perlu diantisipasi ketika kawasan pesisir dimasukkan dalam strategi nasional dalam mencapai target NDC. Ketahanan kawasan pesisir tidak hanya menyangkut aspek fisik (abrasi, sedimentasi, dan banjir/penggenangan) tetapi juga aspek sosial/ekonomi masyarakat beserta kelembagaan yang mendukungnya. Oleh karena itu alur informasi dan pendanaan harus transparan untuk semua pemangku kepentingan, sehingga pengambilan keputusan dan implementasi agenda adaptasi dapat dilakukan secara efektif, efisien dan seimbang.

Seperti dianjurkan dalam Perjanjian Paris upaya melakukan penggabungan (bundling) adaptasi dan mitigasi juga didemonstrasikan dalam dokumen ini untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam rehabilitasi/restorasi kawasan pesisir. Siklus adaptasi yang responsif disarankan untuk diadopsi agar tindakan adaptif di kawasan strategis ini dapat segera dimulai, dimonitor dan dievaluasi. Sehubungan dengan itu beberapa skenario mitigasi emisi yang dikaitkan dengan tindakan adaptasi