Peranan mangrove dan penurunan emisi tingkat sub-nasional

Ringkasan Eksekutif

Mangrove blue carbon memiliki potensi yang besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini terkait dengan cadangan karbon (carbon stocks) ekosistem ini sangat besar, yaitu 3-5 kali lebih besar dari cadangan karbon hutan tropis yang dilindungi. Namun demikian tersimpannya karbon dalam jumlah yang besar ini merupakan proses yang kompleks dan panjang. Oleh karena itu mitigasi emisi harus lebih difokuskan pada konservasi hutan mangrove yang masih utuh.

Sampai dengan tahun 2024 Indonesia memiliki target untuk merehabilitasi mangrove yang sudah rusak seluas lebih dari 600,000 ha. Namun keberhasilannya masih dipertanyakan mengingat sedikitnya pengalaman sukses Indonesia dalam melakukan rehabilitasi/restorasi selama dua RPJMN terakhir. Catatan jangka panjang juga tidak tersedia sehingga sulit melakukan verifikasi. Sementara itu deforestasi dan konversi mangrove masih berjalan di berbagai tempat. Akan tetapi terdapat beberapa upaya yang sudah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki mangrove yang sudah rusak seperti perbaikan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Provinsi Bali yang mengubah lahan bekas tambak menjadi hutan mangrove. Proses pemulihan ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1992.

Konservasi mangrove untuk menghindari emisi (avoided emissions) gas rumah kaca perlu dipertimbangkan mengingat benefit-cost ratio nya yang tinggi dan jaminan mencapai tujuan penurunan emisi lebih baik. Konservasi mangrove yang ada juga dapat membangkitkan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pemanfaatan jasa lingkungan yang diberikan mangrove dengan baik.

Rehabilitasi/restorasi mangrove untuk mitigasi perubahan iklim merupakan perjalanan panjang yang penuh risiko. Upaya ini memerlukan tatakelola dan kebijakan yang kuat dan menyeluruh yang melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat nasional sampai sub-nasional. Pelibatan daerah dalam mitigasi perubahan iklim melalui ekosistem mangrove merupakan langkah politik yang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang penghidupannya sangat tergantung pada keberadaan ekosistem yang unik ini.

Kompleksitas kelembagaan dapat menjadi kendala birokrasi yang menghambat alur informasi dan pendanaan. Rehabilitasi/restorasi kawasan pesisir dan mangrove di dalam maupun di luar kawasan, khususnya yang terkait dengan tambak dan tanah timbul merupakan tantangan baru yang akan dihadapi dalam implementasi program ini. Karena itu perlu disederhanakan dengan mengedepankan akuntabilitas dan kredibilitas pihak yang terkait.