Pandangan

no image

Pandangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, dan Sanksi Pidana dalam RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Oleh : -
Unduh PDF


Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dianggap sudah tidak mampu menghadapi perkembangan zaman. Pembahasan RUU Sisnas Iptek diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola riset dan inovasi di Indonesia. Kebijakan iptek yang tepat dapat menciptakan ekosistem iptek dan inovasi yang kondusif. Sehingga, pada saatnya, iptek mampu berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan bangsa.
Sebaliknya, kebijakan iptek yang tidak tepat akan mengurangi potensi percepatan capaian target-target pembangunan negara, dan Indonesia hanya akan menjadi pasar dan konsumen iptek dan inovasi yang dikembangkan negara lain.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, terutama pasal 3, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bertanggung jawab untuk memberikan sikap dan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Atas dasar itu, AIPI perlu memberikan pandangan terhadap RUU Sisnas Iptek.

@Akademi llmu Pengetahuan Indonesia

Hak Cipta © 2014 - 2017 AIPI. Dilindungi Undang-Undang.