Jakarta, 10 Juli 2023.

Semarak Bulan Pancasila baru saja berakhir. Gempita peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila 2023 yang jatuh pada 1 Juli, oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), diperingati dengan mengumumkan serba-serbi Harlah Pancasila 2023, melalui Surat Edaran (SE) Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023. SE tersebut berisi tema, logo, serta pedoman upacara Hari Lahir Pancasila 2023. Tema yang diusung adalah "Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global". Tagline Hari Lahir Pancasila 2023 adalah "Aktualisasi Pancasila, Energi Pertumbuhan Indonesia."

Di lain tempat, di sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur, tak kalah menarik. Perguruan tinggi yang mendeklarasikan sebagai Kampus Kebangsaan dan Kampus Pancasila, 1 Juni 2022 lalu, menyelenggarakan Semarak Bulan Pancasila yang kedua 2023, dengan mengusung tema “Membangun Kepemimpinan Nasional yang Berkarakter Pancasila,” tema yang sengaja dipilih untuk menyambut “Pesta Demokrasi Pemilu 2024”, diiringi harapan agar pemilu dapat berjalan damai, jujur, dan berintegritas sehingga menghasilkan pemimpin terpilih yang berkarakter Pancasila.

Agaknya, dua karakter tema yang diangkat oleh masing-masing lembaga ini, menggambarkan masih adanya persoalan internalisasi dan aktualisasi Pancasila sebagai dasar falsafah Negara dan pandangan dunia terhadap bangsa Indonesia, masih jauh dari harapan. Di sisi lain adanya realitas, survei Setara Institut dan INFID (2023) menunjukkan, 83,3% siswa SMA di lima kota besar berpendapat bahwa ideologi Pancasila dapat diganti oleh ideologi lain. Mereka berpandangan Pancasila bukanlah ideologi kebangsaan dan kenegaraan yang permanen. Survei BPS 2023 mencatat 26,16 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, sebagai keberlanjutan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila masih menjadi pertaruhan. Almarhum Buya Syafi’i Maarif, selalu memberikan catatan untuk diperhatikan, bahwa diantara sila-sila Pencasila, sila kelima paling tertinggal, tidak terurus oleh negara. Beliau mengungkapkan bahwa sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sila yatim piatu. Tidak jelas peran negara dan pemeritah selama 70 tahun lebih mengurus kemakmuran anak bangsa, mengurangi jurang pemisah kaya-miskin, mengantarkan warga negara keluar dari jebakan kemiskinan.

Berbagai keprihatinan ini masih menggelayuti para cerdik cendekia ditengah gegap gempitanya Bulan Pancasila, setidaknya para ilmuwan di Akademi Ilmu Pengetahuan (AIPI). Atas dasar itu, AIPI, melalui Komisi Kebudayaan (KK), akan menyelenggarakan Seri ke II Diskusi Publik dalam format Webinar, bertemakan “Strategi Pembumian Pancasila dalam Tata Kelola Negara, Perumusan, dan Pelaksanaan Kebijakan.” Perhelatan diskusi publik ini akan digelar secara daring pada Kamis, 13 Juli 2023, pukul 13.00-16.00 WIB; yang  dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting melalui tautan https://s.id/PEMBUMIAN_PANCASILA. Acara ini juga disiarkan melalui kanal YouTube dengan tautan https://s.id/YOUTUBE_PANCASILA. Bagi para peserta yang mengikuti acara hingga akhir acara akan memperoleh e-Sertifikat secara gratis.

Penyelenggaraan Diskusi Publik ini  terbuka untuk umum. Ruang perbincangan dibuka seluas-luasnya untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis membumikan Pancasila dari tataran nilai idelogis secara bertahap melalui:  a) pembumian aspek nilai mental-kultural kewargaan (civic competence), b) pembumian aspek norma hukum dan kelembagaan sosial-politik, c) pembumian aspek ekonomi kesejahteraan (keadilan dan kemakmuran).

Membumikan artinya sebagai menurunkan Pancasila dari tataran nilai ideologis secara bertahap melalui: 1) jenjang norma hukum, ekonomi, politik dan sosial; 2) norma itu kemudian diwadahi dalam lembaga-lembaga  negara; 3) penerjemahan norma ke dalam kebijakan di bidang ekonomi, politik sosial dan budaya yang dilaksanakan dan dikawal oleh negara.

Narasumber yang akan dihadirkan adalah:

1. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, anggota Komisi Kebudayaan AIPI, yang juga dikenal sebagai ahli filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara;
2. Dr. Yudi Latif, anggota Komisi Kebudayaan AIPI, yang dikenal sebagai penulis buku yang produktif soal Pancasila dan Pendidikan;
3. Dr. Hendri Saparini, dari CORE Indonesia, pemegang gelar Ph.D. dibidang  Ekonomi Politik dengan Spesialisasi Ekonomi Industri, lulusan University of Tsukuba, Jepang.

Diskusi Publik ini ini akan diikuti dengan sesi tanya jawab, dan akan dipandu oleh moderator Dr. Tamrin A Tamagola, anggota Komisi Kebudayaan AIPI yang dikenal juga sebagai Sosiolog UI. Prof. Dr. Daniel Murdiyarso, sebagai Ketua AIPI akan membuka acara, dan menyampaikan gagasan dan harapan AIPI terkait dengan tema diskusi. Dan Prof Dr. M. Amin Abdullah, Ketua Komisi Kebudayaan AIPI akan menyampaikan rangkuman dan pesan akhir dari diskusi ini dengan harapan hasil diskusi dapat diwujudkan sebagai sumbangsih AIPI untuk pemajuan peradaban bangsa. Hasil diskusi daring ini akan dikemas dalam bentuk policy paper dan/atau policy brief yang disebarkan keseluruh pemangku kepentingan (stake holder) AIPI. 

Dalam forum diskusi ini secara rinci akan diungkap, masalah nilai yang tidak dilembagakan secara kuat dalam seluruh tatanan negara, dan tidak dikawal pelaksanaannya akan tergerus oleh transformasi yang terus terjadi dari dalam dan luar. Dalam lingkup tataran internasional, peluasan sistem ekonomi kapital secara global yang terus mengancam, jika tidak dipagari dengan norma hukum ketatanegaraan yang mengontrol berkembangnya keserakahan, maka sila keadilan sosial akan menjadi terabaikan. Di sisi lain, pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang jika tidak dikawal oleh kebijakan yang ekologis dan berkeadilan akan habis terkuras dan menyisakan malapetaka lingkungan. Belum lagi tsunami globalisasi lewat media sosial digital yang tidak dapat dielakkan telah membawa arus budaya luar yang membuat generasi muda abai pada akar budaya sendiri. Padahal generasi ini menjadi tumpuan untuk memimpin bangsa di masa yang akan datang. Pembumian Pancasila menjadi penting, yang menuntut strategi berjenjang agar dapat mengawal berbagai kebijakan sampai berakar di bumi Indonesia.

Bila Bung Karno mengaku bahwa Pancasila beliau gali dari BUMI INDONESIA, hal ini ini berarti Pancasila sejatinya telah berabad mengisi relung-relung kehidupan sosial-budaya rakyat jelata Nusantara, dimanakah nilai-nilai itu sejatinya bersemayam?

Patut dipertanyakan, apakah Pancasila konkrit hadir dan menjiwai berbagai undang-undang yang dihasilkan DPR/DPD serta DPR-D bersama presiden dalam penyelenggaraan Tata Kelola negara dan bangsa Indonesia.

Lebih rinci, marilah kita periksa dan tilik kehadiran tiap Sila dari Pancasila di Bumi Indonesia ini:

1. apakah kaum minoritas agama (di dalam Islam dan di luar Islam) telah bebas beribadah kepada Tuhan secara berbudaya?;
2. apakah rakyat jelata di Kalimantan, Sulawesi Tengah, Halmahera Timur dan di Papua telah diperlakukan oleh Negara secara Adil dan Beradab sebagai manusia merdeka?;
3. apakah rakyat Aceh dan Papua sudah benar-benar bersatu dan dipersatukan dalam wadah NKRI?;
4. apakah prinsip kerakyatan yg dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan benar2 dijunjung baik secara “internal democracy” dalam setiap parpol dan terlebih-lebih dalam sepak-terjang para politisi di lembaga-lembaga legislatif yg berlandaskan “Etika politik Pancasilais?”; dan
5. apakah Keadilan Sosial ditegakkan bagi rakyat jelata, sungguh-sungguh diupayakan terwujud bila lahan-lahan subur rakyat dan Masyarakat Adat di Kalimantan, Pegunungan Kendeng dan Wadas, Purworejo serta di Sulawesi Tengah, Pulau Komodo, Labuan Bajo, Halmahera Timur dan Papua terus dirampas demi perkebunan dan pertambangan serta proyek-proyek PLN dan infra-struktur lainnya?

Ketidak-hadiran Pancasila secara konkrit ini, ditengarai sudah lama terhalang oleh penyelenggaraan Tata Kelola Negara yg sama sekali tidak Pancasilais sebagai akibat langsung ulah para politisi dan pejabat negara yg terus menjauhkan Pancasila dari Bumi Indonesia.

Perlu gebrakan, dorongan kuat, dan upaya serius terus menerus, sesegera mungkin untuk membumikan lagi Pancasila dengan mem-Pancasila-kan Tata Kelola Negara dan Politisi serta para pejabat Negara.

Semua pertanyaan-pertanyaan pelik ini akan dikupas tuntas oleh para ahlinya dalam Diskusi Daring. Itu menjadi harapan kita semua.

Website         :  aipi.or.id  
Instagram     :  aipi_Indonesia
Tweeter         :  AIPI_id
Youtube         : AIPI_Indonesia

Penyusun Berita:
Sigit Asmara Santa
Biro Administrasi Ilmu Pengetahuan – AIPI  
email: aipi.indonesia1990@gmail.com