Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi

Siaran Pers AIPI

Jakarta, 20 Mei 2023. Pasang-surut perkembangan demokrasi Indonesia selama 25 tahun pasca reformasi bergulir, masih menjadi perdebatan publik. Tonggak awal era reformasi ditandai dengan pidato pengunduran diri Presiden Soeharto dengan ungkapan yang sangat terkenal. ”Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998.” Agenda reformasi dari berbagai kalangan pendukung gerakan reformasi, selanjutnya terkristalisasikan dalam tuntutan reformasi atas penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan presiden dan kroninya, amendemen konstitusi, pencabutan dwifungsi ABRI, dan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Tuntutan reformasi ini diakomodasi oleh penguasa pemerintahan selanjutnya dengan menerbitkan secara masif berbagai undang-undang.

Perjalanan seperempat abad reformasi hingga saat ini dinilai sebagian kalangan telah berhasil menuju arah yang benar dan sebagian lain menilai cenderung stagnan bahkan malah mengalami kemunduran. Hal ini ditengarai dengan adanya upaya-upaya mengembalikan kekondisi semula, dan berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan kasat mata dan semakin telanjang saja. Secara umum era reformasi dipandang oleh beberapa akademisi dan ilmuwan terdapat kemajuan, namun masih banyak PR yang harus diselesaikan.

Kecenderungan stagnasi demokrasi yang ditunjukkan data Indek Demokrasi Indonesia (IDI) kurun waktu satu dasawarsa terakhir (2009-2019), tren capaian kinerja demokrasi konstan berada pada kategori sedang (skala IDI  60-80), belum pernah berhasil menembus kategori baik (>80).  Lebih spesifiknya, pada 2010 capaian IDI sebesar 63,17, naik pada 2011 menjadi 65,48, namun turun lagi pada 2012 menjadi 62,63. Pada 2013 capaian Indek Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan menjadi 63,72, dan kembali naik pada tahun 2014 menjadi 73,04, namun mengalami penurunan pada 2015 menjadi 72,82, dan terus menurun pada 2016 menjadi 70,09. Meski pada 2017 dan 2018, capaian IDI masing-masing  sebesar 72,11 dan 73,39 dan terakhir, pada tahun 2019, capaian angka sebesar 74,92 secara keseluruhan tidak pernah menembus angka 80.

Data Indek Demokrasi yang yang dikeluarkan oleh the Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2021, menampilkan informasi yang lebih memprihatan lagi bagi Indonesia. Skor Indonesia pada tahun 2020 hanya 6,48 (dari skala 0-10). Capaian ini terendah sepanjang empat belas tahun terakhir. The EIU kemudian telah memasukkan Indonesia kedalam kelompok flawed democracy (demokrasi yang cacat). Dari lima aspek demokrasi yang diukur oleh EIU, penurunan tajam dialami Indonesia pada  indikator budaya politik yang hanya memperoleh 4,38. Namun pada 2022 skor rata2 Indonesia naik menjadi 6,71 menjadikan peringkat Indonesia naik ke peringkat 52 dari 167 negara yang dikaji dan menjadikan Indonesia termasuk 10 negara yang peningkatan kinerja demokrasinya terbaik, meski masih masuk dalam kategori flawed democracy.

Untuk mengurai masalah ini, AIPI melalui Komisi Ilmu Sosial (KIS-AIPI) akan akan menyelenggarakan Webinar dengan mengusung tema: VOTE MINUS VOICE: Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Diskusi publik bertujuan untuk membedah kinerja lembaga demokrasi di Indonesia, utamanya peran Partai Politik, Lembaga Pemilu, dan Lembaga Representatif (DPR RI),  agar memperoleh pemahaman secara lengkap dan komprehensif. Hasil diskusi, selanjutnya dapat dikontribusikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masukan rekomendasi kepada pemerintah berupa kajian ilmiah, dan/atau naskah akademik rekomendasi atau policy brief untuk pihak-pihak berkepentingan.

Webinar akan menampilkan pembicara:

1. Prof. Dr. Firman Noor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan menyampaikan materi diskusi berjudul “Oligarkhi Partai Politik dan Kemunduran Demokrasi“;
2. Prof. Dr. Ramlan Surbakti anggota (KIS-AIPI) yang juga Guru Besar Universitas Airlangga yang akan membawakan tema “Independensi KPU Vis-a-Vis Oligarkhi Partai Politik”;
3. Dr. Abdul Malik Gismar pengajar Universitas Paramadina, mengusung tema diskusi “: Potret Kinerja Lembaga Representatif dalam Menindak Lanjuti Vote menjadi Voice”; dan
4. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono anggota KIS-AIPI yang juga Guru Besar Hukum Agraria UGM akan membawakan materi berjudul “Omnibus Law dan  Realitas Pengabaian Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

Pengantar Diskusi akan disampaikan oleh Prof. Syarif Hidayat, Ph.D., anggota KIS-AIPI yang juga menjadi Professor Riset BRIN, serta anggota tim penilai Indek Demokrasi ini; akan memandu jalannya diskusi.

Webinar diselanggarakan pada Selasa 23 Mei 2023, pukul 13.00-16.00 WIB dapat diikuti melalui tautan Zoom: https://s.id/KIS-VMV atau tautan YouTube https://bit.ly/KIS-VMV , maupun media sosial AIPI. Perserta diskusi daring ini akan dapat memperoleh Sertifikat Kepersertaan Diskusi secara gratis dalam bentuk e-file apabila mengisi Daftar Hadir.

Pada sesi awal, Webinar iniakan dibuka oleh Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang akan menyampaikan harapan AIPI untuk kemajuan perkembangan demokrasi di Indonesia. Prof. Dr. Mayling Oey Gardiner, ketua Komisi Ilmu Sosial AIPI akan menutup acara Webinar.

Seminar terbuka untuk kalangan akademisi, ilmuwan, dosen, birokrat, tokoh masyarakat dan pemerhati masalah sosial dan sosial, pengamat dan peneliti masalah politik, pengamat dan peneliti masalah yang relevan dengan perkembangan demokrasi saat ini, dan juga terbuka bagi masyarakat peminat umum.

Ikuti terus berbagai kegiatan ilmiah AIPI melalui situs resmi dan sosial media AIPI yang secara konsisten menyampaikan pandangan, saran dan pertimbangan atas perkembangan ilmu pengetahuan yang dipandang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik akan tugas AIPI yang terus mendorong Budaya Ilmiah Unggul. 

Website         :  aipi.or.id  

Instagram     :  aipi_Indonesia

Tweeter         :  AIPI_id

Youtube         : AIPI_Indonesia

Penyusun Berita:

Sigit Asmara Santa

Biro Administrasi Ilmu Pengetahuan – AIPI  

email: aipi.indonesia1990@gmail.com