Siaran Pers

Jakarta, 20 Mei 2025. Dalam upaya memperkuat kualitas pilar-pilar demokrasi di Indonesia, pendidikan publik memainkan peran strategis dalam membangun kompetensi warga negara agar mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses demokratis. Diskusi Terpumpun bertajuk "Pendidikan Publik untuk Membangun Kompetensi Warga dalam Berdemokrasi" mempertemukan para pakar, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk membedah strategi dan tantangan pendidikan kewargaan di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

Perhelatan diskusi publik terpumpun ini akan berlangsung pada Jum’at, 23 Mei 2025 pukul 15.00-18.00 WIB, digelar secara hibrida, berlokasi di Faculty Lounge, Kampus Anggrek, Universitas Bina Nusantara, Jln Raya Kebun Jeruk No.27, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Acara ini dapat pula diikuti secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting ID: 954 4065 4269, Passcode: 453007; atau melalui tautan https://binus.zoom.us/j/95440654269?pwd=GbMeFof2ZrkUJ9sQPBYR9VMzowxfAj.1, dan juga melalui siaran langsung Aplikasi YouTube dengan tautan sebagai berikut: https://youtu.be/gzN9y7JQx5U .

Acara Diskusi Terpumpun Seri 3 ini diselenggarakan atas kerjasama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Universitas Bina Nusantara (BINUS) dengan menghadirkan narasumber sangat berkompeten yaitu: 1) J. Haryatmoko, Ph.D. - anggota AIPI, Staf Khusus BPIP - yang akan menguraikan tema “Kerangka Pemikiran Pendidikan Warga sebagai Ko-Kreator Demokrasi”; 2) Anindito Aditomo, Ph.D. - Ketua BSKAP, Kemdikbudristek 2019-2024 - yang akan mendiskusikan tema “Mengulik kebijakan pendidikan yang membangun atau menghambat penguatan iklim demokrasi di sekolah.”

Narasumber ke 3) Prof. Dr. Shidarta, S.H., M. Hum. - Dosen bidang ilmu filsafat hukum Universitas Bina Nusantara – yang akan membahas materi berjudul “Model pembelajaran melalui metode analisis wacana kritis di kalangan civitas academica sebagai Ko-Kreator Demokrasi”, 4) Zita Larasati - Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM – akan membeberkan tema berjudul “Membangun ekosistem pendidikan dan nilai-nilai demokrasi di sekolah formal melalui pendidikan seni dan budaya”, dan 5) Prof. Anita Lie, Ed.D – anggota AIPI – membahas materi berjudul “Tantangan dan peluang pendidikan publik dalam pusaran permasalahan demokrasi di Indonesia”. Seluruh rangkaian diskusi terpumpun ini akan dimoderatori oleh Prof. Dr. Melani Budianta – Anggota AIPI.

Melalui forum disikusi terpumpun ini diharapkan dapat memetakan berbagai jalur pendidikan publik untuk meningkatkan kapasitas warga dalam berdemokrasi.  Narasumber diskusi terpumpun dipilih dan berasal dari berbagai lembaga pendidikan yang berkepentingan untuk meningkatkan kompetensi warga dalam berdemokrasi.

Setidaknya dalam diskusi ini tiga pertanyaan mendasar diharapkan dapat terjawab, meliputi: 1) kompetensi warga apa sajakah dalam kaitannya dengan etika dan nilai demokrasi yang telah disasar melalui gerakan/praktik pendidikan dalam beragam organisasi Pendidikan; 2) bagaimana ekosistem pendidikan publik untuk meningkatkan kompetensi warga dalam berdemokrasi itu dibangun/disusun; dan 3) bagaimana gerakan/pendidikan publik semacam ini dapat menjawab tantangan dan masalah demokrasi di Indonesia ke depan?

Sejatinya sistem demokrasi - yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan menyuarakan haknya - telah diadopsi oleh Indonesia sejak kemerdekaan, dan diamanatkan dalam konstitusi.  Sayangnya, sejak tahun 2019 sejumlah Lembaga internasional telah mencatat melemahnya indeks demokrasi Indonesia. Sejumlah masalah yang terkait etika, seperti penyalahgunaan kuasa, korupsi, nepotisme melibatkan aktor dari lembaga negara seperti penegak hukum, pejabat publik dan partai politik.

Untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia, upaya penting dilakukan tidak di tataran struktur politik saja. Beberapa kajian menunjukkan bahwa yang paling menentukan kualitas demokrasi suatu negara bukan lembaga perwakilan, atau partai politik, melainkan kompetensi warga negaranya.  Logikanya, warga negara yang kompeten akan dapat memilih wakilnya dengan baik, karena mempunyai penilaian yang kritis berbasis informasi yang sahih. Warga yang kompeten sadar pada hak dan kewajibannya, mempunyai kemampuan untuk memahami persoalan dari berbagai segi dalam menyelesaikan masalah melalui cara damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalahnya, di manakah dan bagaimana kompetensi warga negara ini diperoleh? Apakah di Indonesia kompetensi warga negara ini sudah dibangun dalam seluruh ekosistem pendidikan publik yang ada, khususnya melalui jalur formal?

Dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bekerjasam dengan Universitas Bina Nusantara menghimpun dan mengulik pertanyaan-pertanyaan ini sebagai fokus kegiatan diskusi terpumpun dan mengundang mitra kolaborasi dalam penyelenggaraan bersama.