Siaran Pers AIPI

Jakarta, 18 November 2024. Pasca pemekaran kementerian bidang pendidikan pada kabinet Merah-Putih menjadi dua Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menumbuhkan harapan tata kelola pendidikan di tanah air akan dapat dikelola lebih baik. Asa Kabinet Prabowo-Gibran membuncah untuk mengelola dan membangun sistem pendidikan yang tangguh, menghela bangsa menyongsong Indonesia Emas 2024.

Pendidikan, sebagai salah satu pilar utama dalam pemajuan pembangunan bangsa, tidak hanya memberikan sumbangan pada peningkatan kualitas sumber daya insani secara individual, tetapi juga memberikan dampak luas pada kemajuan sosial ekonomi, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan budaya serta lingkungan alam dari sebuah bangsa. Dalam tataran perubahan global yang sangat cepat, pendidikan berperan penting sebagai instrumen untuk menyiapkan generasi bangsa menghadapi tantangan masa depan.

Persoalan pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan multidisiplin. Di sektor Pendidikan Dasar dan Menengah, persoalan mendasar berawal dari adanya ketimpangan akses pendidikan berkualitas yang belum merata, ketimpangan mutu sekolah dan kualitas guru, distribusi guru yang tidak merata, persoalan kemiskinan, hingga kesenjangan infrastruktur pendidikan antardaerah.

Potret itu tercermin pada adanya sejumlah fakta bahwa Indonesia masih pada posisi rendah terkait dengan skor Program for International Student Assessment (PISA), kemampuan dasar siswa masih rendah bahkan cenderung menurun, daya juang dan komperisi anak-anak Indonesia semakin tertinggal dari negara-negara lain dari olahraga sampai sains dan teknologi, menurunnya karakter/budi pekerti anak didik seperti rasa hormat terhadap orang lain dan tanggung jawab pribadi, dan masih lebarnya ketimpangan sarana dan kualitas pendidikan Jawa-Luar Jawa. Meski demikian akses pendidikan meningkat, namun angka putus sekolah anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah masih tinggi, mencapai 76.834 anak didik pada tahun ajaran 2022/2023 (PBS, 2023)

Kemudian timbul pertanyaan, apakah persoalan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia itu keliru pada tahap filosofi dan visi pendidikan, ataukah kesalahan pada tataran instrumen kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat unit kabupaten/kota atau unit pelayanan?

Atas dasar berbagai persoalan mendasar itu, Komisi Ilmu Sosial (KIS), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bekerjama dengan Badan Keahlian DPR RI, akan menyelenggarakn Diskusi Publik Daring, dengan menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, pakar Pendidikan, unsur badan legislatif, sejarawan Pendidikan, pelaku pendidik di lapangan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Webinar bertajuk “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045”, ini akan diselenggarakan pada Hari: Kamis, 21 November 2024, pukul 09.00-12.30 WIB. Diskusi terbuka ini dapat diikuti melalui tautan Aplikasi Zoom https://s.id/BKDAIPIEVALUASI2024 di disiarkan pula melalui link YouTube di https://s.id/YTBKDAIPIEVALUASI2024.   

Diskusi Publik ini akan diawali dengan Pengantar Utama oleh Prof Agus Pramusinto, Ph. D., anggota KIS AIPI yang akan membahas dan membeberkan persoalan utama pendidikan dasar dan menengah dan selanjutnya akan meminta para narasumber untuk dapat menyampaikan diskusi secara bebas dalam perspektif masing-masing dan diikuti dengan gagasan solusi pemecahan masalah.

Perhelatan diskusi daring ini akan menampilkan Narasumber 1, Hj. Ledia Hanifah Amaaliah, S. Si., M. Psi. T., Anggota DPR RI 2024-2029, yang akan menyoal “Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan Penyampaian Daftar Inventaris Masalah (DIM)” pada peraturan perundang-undangan tentang pendidikan yang sedang dibahas di DPR.

Narasumber 2 adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, akan menyampaikan materi “Arah Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menegah Kabinet Merah Putih.” Narasumber 3, Agus Suwignyo, MA, Ph.D., Sejarawan Bidang Pendidikan UGM, akan memaparkan materi “Perkembangan Pendidikan di Indonesia dari Perspektif Sejarah: Filosofi, Agenda Politik dan Kebijakan”.

Untuk mendengar suara dan pandangan unsur guru sebagai implementator kebijakan di lapangan, kita mengundang pula Kartika Kirana, S. S., M. Pd., seorang Guru SMP Experimental, Mangunan, Yogyakarta, sebagai Narasumber 4, kita akan mendengar tema yang akan disampaikan “Kegalauan Guru dalam Menjalankan Tugasnya”. Dan Narasumber 5 adalah A. Malik Gismar, Ph. D., Anggota Komisi Kebudayaan AIPI, yang juga dosen Universitas Paramadini ini akan berbicara soal “Mengembalikan Filosofi Pendidikan.”

Seluruh rangkaian perhelatan Diskusi Publik ini akan dipandu oleh Supra Wimbarti, Ph. D. Phsy., Anggota KIS AIPI, yang juga dosen Fakultas Psikologi, UGM.

Perhelatan Diskusi Publik ini diawali dengan pesan Sambutan dan Pembukaan oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Wakil Ketua AIPI. Selanjutnya Dr. Innosentius Samsul, S.H., M. Hum., akan memberikan Sambutan dari unsur penyelenggara Diskusi dari Badan Keahlian DPR RI. Dan selanjutnya Diskusi Daring akan ditutup oleh Prof. Syarif Hidayat, Ketua Komisi Ilmu Sosial AIPI, dengan penyampaian resume singkat hasil sementara diskusi dan penyampaian agenda KIS AIPI berikutnya, yaitu Diskusi Publik Daring di sektor pendidikan tinggi.

Diharapkan perhelatan diskusi publik ini akan terjaring masukan-masukan bermakna yang mampu menjawab tujuan Diskusi Publik Daring meliputi: (1) evaluasi kebijakan pendidikan nasional untuk perbaikan undang-undang, kebijakan dan implementasinya; (2) pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan kebijakan pendidikan; (3) peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dalam mengawal kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Hasil akhir akan diolah oleh KIS AIPI dengan luaran berupa Policy Brief dan/atau Policy Paper.

Forum diskusi publik ini menjadi penting, bila dapat memberikan rekomendasi kebijakan pendidikan yang berarti kepada pemerintah. Diskusi ini sebagai wahana untuk tukar gagasan tentang arah kebijakan Pendidikan di Indonesia dan masukkan dari berbagai pemangku kepentingan. Kesadaran publik yang tinggi terhadap pentingnya Pendidikan dan perlunya partisipasi semua pihak dalam mengawal implementasi kebijakan pendidikan menjadi hal yang penting sebagai modal dasar kemajuan bangsa.

Bidang pendidikan umumnya mendapatkan perhatian utama sejak masa lampau di negara-negara yang kini telah digolongkan sebagai negara maju. Pembangunan sistem pendidikan bertumpu pada rancangan visi negara itu dalam menyiapkan generasi masa depannya. Pendekatan model pendidikan sangat beragam, tergantung pilihan-pilihan dan penekanan masing masing negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat sangat serius dalam mengelola pendidikan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Goldin dan Katz (2008), model pendidikan di AS, terutama di tingkat universitas riset, menciptakan lingkungan yang mendukung penelitian dan kewirausahaan, mendorong karya-karya inovasi yang kini menjadi basis dari perusahaan-perusahaan teknologi besar, menjadikan generasinya yang berkontribusi signifikan pada daya saing global.

Finlandia, yang menawarkan model pendidikan yang sangat berbeda dengan perhatian pada kesejahteraan siswa. Sahlberg (2011) mencatat bahwa pendekatan pendidikan di Finlandia sangat perhatian pada kreativitas dan kolaborasi, yang memperkuat tatanan dan relasi sosial dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang inklusif ini tidak hanya mempersiapkan siswa untuk memasuki lapangan pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan tinggi, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih toleran, bertanggungjawab dan saling menghargai, yang sangat penting untuk kemajuan sosial budaya.

Korea Selatan, yang kemerdekaannya lebih dulu 2 hari saja dengan Indonesia, berkomitmen kuat terhadap pendidikan sebagai instrumen penggerak ekonomi. Park (2014) mengamati bahwa investasi pemerintah dalam pendidikan telah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Korea menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia, berkat pendidikan yang serius dan sistematis.

Di Indonesia, saat ini diskusi tentang berbagai hal, khususnya pendidikan, selalu dikaitkan dengan upaya menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. Banyak kalangasn berharap bonus demografi membawa berkah bagi bangsa Indonesia, bonus demografi benar-benar akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.