Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan kesehatan masyarakat dari beban ganda malnutrisi. Kekurangan gizi terus mempengaruhi populasi yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan remaja, sementara penyakit tidak menular (PTM) yang berkaitan dengan pola makan seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular meningkat dengan cepat, terutama di daerah perkotaan. Tren ini didorong oleh transisi nutrisi yang ditandai dengan pergeseran pola makan, terutama peningkatan konsumsi makanan ultra-proses (UPF) yang tinggi gula, garam, dan lemak, serta rendah nutrisi penting.

Urbanisasi, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, pemasaran yang agresif, dan kesenjangan dalam regulasi mendorong pergeseran pola makan ini. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan individu, tetapi juga pada produktivitas nasional, biaya perawatan kesehatan masyarakat jangka panjang, praktik budaya pangan, dan sistem pertanian lokal. Terlepas dari berbagai pencapaian dalam mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi, kebijakan pangan dan kesehatan belum cukup mengatasi risiko yang terus meningkat terkait pola makan yang buruk dan sistem pangan yang tidak sehat.

Kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi, tetapi intervensi yang menargetkan PTM terkait pola makan dan sistem pangan yang tidak sehat belum mendapatkan perhatian kebijakan atau komitmen fiskal yang setara. Selain itu, kebijakan pangan dan kesehatan yang ada saat ini cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam menanggapi PTM yang terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengadopsi pendekatan transformatif yang mengaitkan nutrisi, kesehatan masyarakat, pertanian, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Hal ini termasuk mempromosikan pola makan yang lebih sehat dan aktivitas fisik serta mereformasi kebijakan makanan yang membentuk pilihan konsumen, seperti standar pelabelan makanan, pajak untuk minuman manis, peraturan makanan di sekolah, dan pembatasan pemasaran. Secara khusus, PTM terkait pola makan membutuhkan kebijakan yang telah terbukti untuk mengatasi lingkungan makanan kita dan meningkatkan asupan makanan sehat serta mengurangi asupan makanan olahan dalam kemasan yang tidak sehat.

Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multisektoral, yang menghubungkan kesehatan masyarakat, sistem pangan, pendidikan, dan kebijakan ekonomi. Strategi seperti pelabelan di bagian depan kemasan, kebijakan fiskal (misalnya, pajak gula), standar makanan sekolah, dan pembatasan pemberian label pada UPF untuk anak-anak dapat memainkan peran penting. Kita membutuhkan kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti global di mana kebijakan ini terbukti berdampak pada pembelian makanan dan asupan makanan.

Menanggapi situasi ini, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), melalui Komisi Ilmu Kedokteran (KIK), memprakarsai sebuah seminar hybrid internasional untuk mendorong dialog berbasis bukti dan lintas sektoral dalam mendukung kebijakan promotif dan preventif dalam sistem pangan, gizi, dan kesehatan nasional.

Seminar ini akan dibuka dengan pidato utama oleh Wakil Menteri Kesehatan, yang menyoroti arah strategis dan prioritas pemerintah dalam mengatasi masalah gizi, penyakit tidak menular, dan tantangan sistem pangan. Barry Popkin-seorang pakar global yang terkenal di bidang transisi gizi dan kebijakan pangan dari University of North Carolina Gillings School of Global Public Health-akan menyampaikan presentasi utama berjudul "Dekade Pertama Kebijakan Pangan Global: Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan." Paparannya akan memberikan wawasan kritis tentang peningkatan global makanan ultra-proses (UPF), dinamika sosial-budaya dari perubahan pola makan, dan strategi untuk membangun sistem pangan yang tangguh dan meningkatkan kesehatan. Acara ini akan diikuti oleh panel yang terdiri dari para pembuat kebijakan dan akademisi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta para ahli gizi dan pangan AIPI, yang akan menggarisbawahi keselarasan dengan prioritas nasional dan komitmen lintas sektoral.

Seminar ini akan berkolaborasi dengan Indonesian Nutrition Initiative (IGI) dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Seminar ini akan mengundang berbagai institusi dan peserta dari kementerian terkait, akademisi, organisasi profesi, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil untuk mendiskusikan aksi reformasi kebijakan gizi dan promosi gaya hidup sehat di Indonesia dan Negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (Low-Middle Income Countries).

Hasil

1. Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Ringkasan Kebijakan): Laporan komprehensif yang merangkum hasil diskusi, inovasi yang teridentifikasi, dan rekomendasi strategis untuk implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.

2. Makalah komentar internasional untuk sebuah jurnal

3. Rencana Tindak Lanjut: Agenda pertemuan tindak lanjut untuk membahas langkah selanjutnya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.