Latar Belakang
Sistem demokrasi, yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan menyuarakan haknya, telah diadopsi oleh Indonesia sejak kemerdekaan, dan diamanatkan dalam konstitusi.  Sayangnya, sejak tahun 2019 sejumlah Lembaga internasional telah mencatat melemahnya indeks demokrasi Indonesia (Muamar, 2024). Sejumlah masalah yang terkait etika, seperti penyalahgunaan kuasa, korupsi, nepotisme melibatkan aktor dari lembaga negara seperti penegak hukum, pejabat publik dan partai politik. 
 
Untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia, upaya penting dilakukan tidak di tataran struktur politik saja. Beberapa kajian menunjukkan bahwa yang paling menentukan kualitas demokrasi suatu negara bukan lembaga perwakilan, atau partai politik, melainkan kompetensi warga negaranya (Offe, 1997, Neblo dan Jang, 2025).  Logikanya, warga negara yang kompeten akan dapat memilih wakilnya dengan baik, karena mempunyai penilaian yang kritis berbasis informasi yang sahih. Warga yang kompeten sadar pada hak dan kewajibannya, mempunyai kemampuan untuk memahami persoalan dari berbagai segi dalam menyelesaikan masalah melalui cara damai dalam kehidupan bermasyarakat.
 
Masalahnya, di manakah dan bagaimana kompetensi warga negara ini diperoleh? Apakah di Indonesia kompetensi warga negara ini sudah dibangun dalam seluruh ekosistem pendidikan publik yang ada, khususnya melalui jalur formal? 
 
Dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menghimpun dan mengulik pertanyaan-pertanyaan ini sebagai fokus kegiatan diskusi terpumpun dan mengundang mitra kolaborasi dalam penyelenggaraan bersama.
 
Tujuan
Diskusi terpumpun KK AIPI  bertujuan memetakan berbagai jalur pendidikan publik untuk meningkatkan kapasitas warga dalam berdemokrasi.  Narasumber diskusi terpumpun berasal dari berbagai lembaga pendidikan yang berkepentingan untuk meningkatkan kompetensi warga dalam berdemokrasi.