Di Balik Swasembada Beras

Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kesinambungan swasembada beras.

Capaian swasembada beras nasional 2025 yang diumumkan Presiden pada 7 Januari 2026 tidak hanya bermakna pada ketahanan pangan, tetapi juga pada ketahanan bangsa. Ia tercapai di tengah konstelasi global yang penuh ketidakpastian. Ia juga tercapai di tengah gejolak perubahan iklim yang mengguncang langsung praktik pertanian. Capaian ini menunjukkan ketahanan bangsa terhadap kerentanan yang distimulasi geopolitik dan geoekonomi dunia dan kerentanan akibat perubahan iklim.

Tulisan ini hendak mengulas dua faktor, di antara berbagai faktor lainnya, di balik capaian swasembada beras tersebut. Pertama adalah aransemen kebijakan dan, kedua, peran teknologi. Aransemen kebijakan dan peran teknologi tersebut beroperasi mulai dari hulu hingga hilir pada rantai pasok beras dalam dua tahun terakhir dan di dalamnya sejumlah aktor memainkan praktik pada arena sistem pangan.

Kebijakan hulu-hilir

Rantai pasok beras melibatkan saling keterkaitan aktivitas hulu hingga hilir. Salah satu komponen hulu yang sangat berperan adalah pupuk. Kebijakan pemerintah menyentuh komponen ini melalui penyederhanaan prosedur penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Sebagaimana dilansir Kompas, 8 Januari 2026, sebelumnya berlaku 145 produk hukum di berbagai kementerian dan lembaga tentang pengaturan pupuk bersubsidi. Pemerintah menyederhanakannya ke dalam satu peraturan induk, yakni Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian dijabarkan oleh Kementan dalam Permentan No 15/2025. Dengan kebijakan itu, petani lebih mudah mengakses pupuk bersubsidi.

Kita memerlukan ketahanan pangan yang inklusif, yang mengombinasikan potensi pangan daratan dan lautan, dan yang mengentaskan kemiskinan pada perdesaan daratan sekaligus kemiskinan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari segi penganggaran, terjadi peningkatan anggaran untuk ketahanan pangan sebanyak 25,41 persen, yakni dari Rp 115,2 triliun (2024) menjadi Rp 144,6 (2025). Kebijakan ini memungkinkan alokasi untuk subisidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penyerapan gabah, dan sebagainya memiliki dukungan anggaran yang memadai. 

Dari segi kelembagaan, koordinasi antara Badan Pangan Nasional yang mengurus ketersediaan, distribusi, dan keamanan pangan dengan Kementerian Pertanian yang menjamin ketersedian melalui peningkatan produksi, berjalan lebih harmonis. Harmonisasi ini sebagian besar dimungkinkan karena keduanya di bawah pemimpin yang sama, yakni Andi Amran Sulaeman.

Pada bagian hilir, kebijakan untuk mengintensifkan penyerapan hasil panen petani oleh Bulog mengurangi ketergantungan petani kepada tengkulak dan sistem ijon dalam rantai pemasaran. Ini diiringi dengan perbaikan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Sejak Januari 2015, harga GKP naik dari Rp 4.500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani.     

Kebijakan distribusi pangan juga merupakan bagian dari pengaturan pada sektor hilir. Selama 2025, pemerintah mengimplementasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dalam arti harga dipatok Rp 12.500-13.500 per kilogram. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat Indonesia mengakses beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Meskipun pada saat tertentu dan pada wilayah tertentu harga beras berada di atas ambang, tidak bisa dimungkiri bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari aransemen kebijakan yang mewujudkan swasembada beras pada 2025.

Dapat dikatakan bahwa pencapaian swasembada beras 2025 dilatari oleh aransemen kebijakan lintas kementerian/lembaga yang efektif di bawah satu komando Presiden Prabowo. Komponen hulu (terutama pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indonesia) dan komponen hilir (terutama pembelian dan penyimpanan oleh Bulog) memungkinkan komponen inti, yakni produksi usaha tani, diakselerasi pencapaiannya oleh Kementerian Pertanian.

Teknologi tepat fokus

Swasembada beras 2025 dicapai dengan setidaknya dua orientasi teknologi, yakni perluasan areal tanam (PAT) dan optimalisasi lahan (Oplah) yang saling menunjang. Berdasarkan data KSA BPS, luas panen sebagai output dari PAT mencapai peningkatan dari 10.046.135 hektar (2024) menjadi 11.232.475 ha pada 2025. Salah satu teknologi yang diduga berpengaruh signifikan pada perluasan areal tanam adalah banyaknya lahan yang sebelumnya tidak produktif karena kekurangan air menjadi produktif karena beroperasinya pompa air. Pompa air pada 2025 tersalurkan sebanyak 11.232.475 unit, meningkat dari 10.046.135 unit pada 2024.

Pupuk bersubsidi yang terealisasi pada 2025 sebanyak 7.688.267 ton, naik dari 7.343.487 ton pada 2024. Komposisi pupuk ini terdiri dari urea, NPK, NPK formula khusus, pupuk organik, dan pupuk ZA. Paket teknologi ini berkontribusi langsung terhadap produktivitas padi. Bantuan traktor roda dua juga meningkat dari 6.563 unit (2024) menjadi 12.255 unit (2025). Traktor roda empat meningkat dari 1.241 unit (2024) menjadi 7.533 unit (2025). Komponen traktor membantu petani dalam pengolahan sawah.

Outcomes dari berbagai aplikasi teknologi ini adalah peningkatan produksi dan produktivitas padi. Produksi GKG pada 2025 sebanyak 60.247.036 ton, meningkat dari 53.142.727 ton (2024). Produksi beras meningkat dari 30.621.249 ton (2024) menjadi 34.713.693 ton pada (2025). Produksi beras ini telah melampaui kebutuhan konsumsi nasional sebanyak 31,19 juta ton setahun dan memiliki surplus sebesar 3,52 juta ton.

Produktivitas GKG juga meningkat dari 5,29 ton/ha (2024) menjadi 5,32 ton/ha (2025), sementara produktivitas beras meningkat dari 3,05 ton/ha (2024) menjadi 3,06 ton/ha (2025). Ini diikuti dengan perbaikan harga di tingkat petani dari Rp 6.425/kg (2024) menjadi Rp 6.669/kg (2025). Ini berdampak pada penurunan impor beras dari 4.519.421 ton (2024) menjadi hanya 364.737 ton (Januari-Oktober 2025).   

Dapat dikatakan bahwa pencapaian swasembada beras 2025 merupakan outcomes dari aplikasi teknologi yang tepat fokus: perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan. Dalam implementasinya, di lapangan telah berkolaborasi sejumlah aktor: petani, penyuluh, TNI dan Polri, pegawai Kementerian Pertanian, pegawai dinas pertanian daerah, Bulog, perguruan tinggi, pengusaha, dan lain-lain. Aransemen operasional ini berperan menjamin efektivitas teknologi dan pengaturan.

Kesinambungan swasembada

Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kesinambungan swasembada beras. Sebagaimana dilansir Kompas, 8 Januari 2026, Bapanas memperkirakan stok beras nasional pada awal 2026 bisa mencapai 12,53 juta ton. Di dalamnya terdapat cadangan beras pemerintah sebanyak 3,25 juta ton yang tersimpan di Bulog, sisanya tersebar di penggilingan padi, pedagang, rumah tangga petani, lumbung pangan lokal, dan sebagainya. Kementan menargetkan produksi beras nasonal pada 2026 setidaknya sama dengan capaian 2025 meskipun proyeksi FAO menyatakan produksi beras Indonesia pada 2026 bisa mencapai 36 juta ton.

Di balik optimisme itu, beberapa batu sandungan tetap perlu diwaspadai. Pertama, cuaca ekstrem. Curah hujan tinggi yang menyebabkan sawah tergenang atau bahkan bencana skala besar, atau kekeringan panjang yang menyebabkan puso, telah memberi pengalaman tentang dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan. Ini memberi sinyal bahwa ketahanan pangan berkelindan dengan urusan penanganan bencana. Fase tanggap darurat bencana menuntut ketersediaan dan distribusi pangan yang cepat, fase kewaspadaan bencana menuntut kesiapan cadangan pangan daerah/lokal, dan fase penanganan setelah bencana menuntut rekonstruksi untuk berjalannya kembali produksi pertanian.

Pada tingkat petani, teknologi cerdas iklim perlu dikreasi secara bersama oleh petani, penyuluh, peneliti, dunia bisnis, perguruan tinggi, dan pemangku pengetahuan lokal. Setiap lokalitas memerlukan konstruksi pengetahuan dan teknologi sesuai jenis paparan dan level kerentanan yang dihadapinya karena perubahan iklim. Sekolah lapang untuk pertanian cerdas iklim perlu menjadi bagian dari kolaborasi multiaktor yang telah sukses meningkatkan produksi beras pada 2025. Dengan itu kita berharap semakin tangguhnya kemampuan lokalitas petani dalam merespons cuaca ekstrem dan perubahan iklim.

Kedua, beban konsumsi pangan terhadap beras. Pada sisi konsumsi, kebutuhan karbohidrat masyarakat dapat dicapai melalui beragam sumber lain, seperti sagu, ubi-ubian, dan umbi-umbian. Selain mendorong perubahan pada sisi pola konsumsi karbohidrat masyarakat yang terpaku pada beras melalui diversifikasi pangan, pada sisi suplai juga perlu didorong perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan untuk tanaman sumber karbohidrat selain beras. Biodiversitas pangan Nusantara perlu dioptimalkan semua dalam mendukung swasembada pangan, bahkan termasuk pangan dari laut, sungai dan danau.

Ketiga, kesejahteraan petani dan alih fungsi lahan. Pada 2025 pemerintah telah berhasil dengan kebijakan harga pembelian GKG di tingkat petani yang ditetapkan dan dikawal penerapannya. Pada 2026 pemerintah juga telah bertekad untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi agar dapat mengurangi pengeluaran petani untuk sarana produksi pertanian (saprodi). Ini adalah kombinasi yang baik dalam meningkatkan pendapatan petani: menjamin harga yang layak dan menekan biaya produksi. Konsistensi dan peningkatan terhadap upaya demikian diperlukan hingga pada level yang memungkinkan petani tidak tergoda mengonversi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ke peruntukan lain, dan pada level ketika kesejahteraan petani dapat menstimulasi generasi muda untuk berkiprah di agribisnis pertanian.

Sekolah lapang untuk pertanian cerdas iklim perlu menjadi bagian dari kolaborasi multiaktor yang telah sukses meningkatkan produksi beras pada 2025.

Data kemiskinan yang dirilis BPS masih menempatkan perdesaan dengan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dari perkotaan. Dengan pemahaman bahwa sistem nafkah perdesaan dominan bergantung pada pertanian dalam arti umum, ini memberi isyarat bahwa urusan pertanian juga berkelindan dengan urusan kemiskinan. Ketika RPJMN 2025-2029 menargetkan angka kemiskinan 4,5-5 persen pada 2029, pertanian akan berkontribusi besar atas target penurunan kemiskinan tersebut. Swasembada beras dapat beriringan dengan penurunan kemiskinan.

Dalam menyongsong ketahanan pangan yang lebih berkesinambungan menuju 2029, bahkan menuju 2045, perhatian dari sumber pangan daratan perlu dilengkapi dengan perhatian dari sumber pangan lautan. Indonesia adalah sebuah Benua Maritim, sebuah teritori yang mengintegrasikan eksistensi daratan dengan lautan. Karena itu, kita memerlukan ketahanan pangan yang inklusif, yang mengombinasikan potensi pangan daratan dan lautan, dan yang mengentaskan kemiskinan pada perdesaan daratan sekaligus kemiskinan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jamaluddin Jompa,
Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

_{Tulisan ini pertama kali terbit di Harian Kompas, 18 Januari 2026}