Bedah buku Teologi Publik, Solidaritas Kultural dan Demokrasi

Latar Belakang

Mengapa penting mengangkat isu teologi publik serta ekspresi dan laku budaya dalam solidaritas kultural dan demokrasi? Hal itu antara lain karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan berakar kuat pada budaya. Hanya saja ajaran agama yang dipraktikkan masyarakat umumnya masih berfokus pada aspek ritual dan simbolistik, belum mampu melahirkan kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa. Sebagai solusi, pemerintah melahirkan RPJPN 2025-2045 yang menyebut istilah beragama maslahat sebagai salah satu dari 17 arah pembangunan nasional. Beragama maslahat adalah beragama yang selaras dengan konsensus berbangsa: Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Hasil Seminar Nasional bertema “Membangun Teologi Publik untuk Kemaslahatan Bangsa”, yang diadakan oleh Komisi Kebudayaan AIPI bekerja sama dengan beberapa lembaga, yakni BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), UIN Sunan Kalijaga, UKSW Salatiga, UIN A. M. Sangadji, Ambon, dan IAKN Ambon, pada 2025 lalu, merumuskan pentingnya teologi publik. Melalui teologi publik yang memperkuat spiritualitas bangsa, Indonesia dapat menyemai kehidupan demokrasi yang substantif, jauh dari berbagai bentuk politisasi dan penyalahgunaan agama. Kondisi itu akan melahirkan masyarakat sipil religius yang aktif dalam demokrasi dan pembangunan bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan penghormatan pada harkat dan martabat manusia. 

Demokrasi dan penghargaan terhadap manusia seutuhnya dapat ditemukan dalam pandangan dunia dan praktik kehidupan masyarakat di Indonesia. Pandangan dunia masyarakat Indonesia yang mendorong solidaritas sosial seperti potong di kuku rasa di daging dan ain ni ain (Maluku), tombor maghi (Papua), si tou timou tumou tou (Minahasa), adil katalino (Dayak), tepo seliro (Jawa) dan lain-lain. Solidaritas sosial sebagai esensi demokrasi ini hidup dalam praktik nyata masyarakat Indonesia. Pembangunan gereja dan masjid di Maluku dan Papua diletakkan pada pandangan dunia ain ni ain, pela-gandong dan tombor maghi. Penerimaan terhadap perbedaan di Minahasa bersumber dari si tou timou tumou tou, hidup yang saling menghidupi. Demokrasi juga dibangun di Kalimantan dengan basis adil katalino, adil terhadap orang lain. Sedangkan tepo seliro di Jawa sudah menjadi gagasan solidaritas dan demokrasi berbasis pandangan dunia masyarakat lokal. 

Solidaritas sosial dan demokrasi hidup dalam praktik sosial budaya. Pagelaran budaya menegaskan bahwa ekspresi dan laku budaya menjadi kekuatan nasional untuk mengembangkan solidaritas sosial dan demokrasi. Nilai-nilai empati dan penerimaan terhadap perbedaan serta pengakuan terhadap kesetaraan, sebagai nilai utama demokrasi, telah lama hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Ketika struktur politik terkooptasi oleh kepentingan kapitalisme dan masyarakat sipil terjebak pada pragmatisme material, ruang-ruang budaya dan keseharian dapat dioptimalkan sebagai teks utama kehidupan sosial masyarakat. 

Tujuan

 Diskusi buku ini bertujuan untuk: 

1. Memperkenalkan gagasan teologi publik, solidaritas kultural dan demokrasi kepada kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum. 
2. Mendiskusikan secara kritis perkembangan dan persoalan politik Indonesia yang membutuhkan sumbangan etis dari teologi publik dari agama-agama di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi elektoral dan politik mayoritas. 
3. Mengkritisi konsep demokrasi dan solidaritas kultural pada pandangan dunia dan praktik kehidupan masyarakat lokal di Indonesia. 
4. Mengkaji peluang implementasi teologi publik, demokrasi, dan solidaritas kultural. 

Rekaman Video

Video

Bedah Buku Teologi Publik, Solidaritas Kultural dan Demokrasi

2026

Detil