Pesan Utama Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia wajib mempertahankan kedaulatan tidak hanya atas daratan, tetapi juga laut dan laut antara serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan udara sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendahulu sejak dikumandangkannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran negara kepulauan terutama terletak pada sektor perikanan. Program penenggalaman kapal asing yang mencuri ikan pada kurun waktu 2014-2019 telah berhasil mengamankan stok ikan di perairan Indonesia. Namun tindakan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan armada dan SDM perikanan nasional sehingga hasil tangkap tidak meningkat meski stok ikan melimpah. Dalam upaya
Pesan Utama
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia wajib mempertahankan kedaulatan tidak hanya atas daratan, tetapi juga laut dan laut antara serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan udara sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendahulu sejak dikumandangkannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.
Perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran negara kepulauan terutama terletak pada sektor perikanan. Program penenggalaman kapal asing yang mencuri ikan pada kurun waktu 2014-2019 telah berhasil mengamankan stok ikan di perairan Indonesia. Namun tindakan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan armada dan SDM perikanan nasional sehingga hasil tangkap tidak meningkat meski stok ikan melimpah.
Dalam upaya pengembangan kemaritiman, peran perempuan tidak dapat dinafikan karena dewasa ini telah terjadi pergeseran peran perempuan dari ranah domestik ke ranah publik dan telah memberi dampak positif bagi masyarakat termasuk di wilayah pesisir. Dinamika peran perempuan menjadi strategis dalam mendorong perempuan sebagai agen perubahan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.
Industri kemaritiman didominasi oleh kegiatan pembangunan dan reparasi kapal, jasa kepelabuhanan, dan industri pelayaran dan terkonsentrasi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pengelolaan wilayah laut Indonesia tidak jelas karena ditangani oleh berbagai institusi dengan berbagai kepentingan. Pengelolaan tersebut seyogyanya diserahkan kepada insitusi tunggal yang berasal dari unsur sipil agar terdapat kepastian hukum di laut dan mendapat pengakuan internasional. Demikian juga halnya dengan sertifikasi kapal yang merupakan kewenangan BKI. Kompetensi dan reputasi BKI dalam mengeluarkan sertifikat perlu ditingkatkan agar sertifikat yang dikeluarkan oleh badan tersebut diakui oleh dunia.
Untuk mengelola dunia maritim Indonesia, dibutuhkan SDM unggul yang menguasai ilmu multidisiplin, keahlian IT yang mutakhir serta mampu berpikir kritis dan beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Kebutuhan perguruan tinggi, pendidikan vokasi/politeknik, dan sekolah pelayaran adalah penting dan krusial.
Selain kedaulatan atas wilayah laut dan dasar laut, kedaulatan atas wilayah udara dan ruang angkasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan suatu negara sebagaimana tercantum pada UNCLOS 1982. UU No. 1/2009 tentang Penerbangan akan mengembalikan hak pengelolaan FIR Kepulauan Riau dari Singapura kepada Indonesia pada tahun 2024. Pengembalian hak pengelolaan tersebut perlu dipastikan untuk menjamin kedaulatan NKRI atas wilayah udaranya
