Policy Brief, No. 01 Januari 2020, Meninjau Kembali Kebijakan Alih-guna Lahan dan Keberkelanjutan Sektor Sawit di Indonesia

Pesan utama

• Sejak tahun 1980an Indonesia telah melakukan alih guna lahan hutan dengan laju deforestasi yang sangat tinggi. Laju tersebut pernah mencapai 3,5 juta hektar per tahun, tetapi akhirakhir ini dapat dikendalikan hingga kurang dari 0,5 juta hektar per tahun.Akibat langsung alih guna lahan yang berdampak global dan lokal adalah peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), penurunan keanekaragaman hayati, dan penghilangan akses penduduk local atas lahan yang telah menjadi hak ulayat mereka dalam melangsungkan kehidupannya sebagai peladang gilir-balik.
• Pada tahun 2016 emisi GRK dari sektor lahan mencapai lebih dari 1 milyar ton setara CO2 per tahun. Keanekaragaman hayati mengalami penurunan dan jasa lingkungan yang tak ternilai harganya berkurang. Sedangkan akses penduduk lokal terhadap lahan untuk melangsungkan kehidupannya juga terganggu.
• Pada tahun 2017 perkebunan sawit meliputi areal hampir 15 juta hektar dengan produksi minyak sawit mentah sebesar 42 juta ton dan memecahkan rekor pemasukan kepada pemerintah sebesar USD 23 milyar.
• Pada April 2019, Parlemen Uni Eropa memberlakukan pembatasan impor minyak sawit mentah (crude palm oil, CPO) sebagai bahan baku biofuel melalui Renewable Energy Directive yang kedua (RED II). Pembatasan ini diberlakukan secara bertahap hingga 2030, saat Uni Eropa tidak lagi mengimpor CPO yang diproduksi secara tidak berkelanjutan.
• Indonesia perlu mempercepat pengembangan industri biofuels atau bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit yang dapat menyerap pasokan bahan baku yang melimpah dan tenaga kerja dari dalam negeri sehingga meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan impor minyak bumi mentah (crude oil) dan bahan bakar minyak.