Mukjizat Indonesia, Azyumardi Azra

Pertama kali artikel ini diterbitkan di Harian Kompas

Hampir setahun terakhir, kian banyak kalangan—baik elite maupun warga biasa—di Tanah Air mencemaskan masa depan Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta penuh ketegangan berwarna religio-politik komunal menciptakan friksi dan pembelahan ketat (watertight split) di antara para pemilih. Sementara itu, ancaman kekerasan yang dilakukan kelompok teroris juga belum berakhir. Bom bunuh diri di Kampung Melayu (24 Mei 2017) yang menewaskan tiga polisi muda—yang semu ... oleh Azyumardi Azra

Jebakan Demokrasi, Azyumardi Azra

Pertama kali artikel ini diterbitkan di Harian Kompas

Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 19 April yang penuh tensi tinggi akhirnya berakhir damai. Gubernur petahana Basuki ”Ahok” Tjahaja Purnama kalah cukup telak (landslide) dari penantangnya, Anies Baswedan. Secara retrospektif, Pilkada DKI Jakarta menampilkan berbagai gejala yang patut dicermati. Fenomena itu dalam batas tertentu bukan tak mungkin menimbulkan dampak di daerah lain di Tanah Air pada Pilkada 2018 dan ... oleh Azyumardi Azra

Pemilu Terbesar di Dunia, Ramlan Surbakti

Pertama kali artikel ini diterbitkan di Harian Kompas

India adalah negara demokrasi terbesar di dunia karena jumlah pemilihnya pada Pemilu 2014 mencapai 814,5 juta orang. Meski demikian, pemilu terbesar di dunia tidak terjadi di India, tetapi di Indonesia. 

India menyelenggarakan pemilihan anggota Parlemen Nasional (Lok Sabha) tidak secara serentak dalam sehari, tapi dalam sembilan fase. Pada 2014, misalnya, pemungutan suara dilaksanak ... oleh Ramlan Surbakti

Demokrasi Kekerasan, Yudi Latif

Pertama kali artikel ini diterbitkan di Harian Kompas

Kekerasan adalah musuh utama demokrasi, bertentangan dengan spirit dan substansinya. Demokrasi sebagai jalan hidup (way of life) dengan seperangkat institusinya adalah sarana non-kekerasan.

Di bawah kondisi demokratis, kepentingan dan kekuasaan tak bisa diperoleh lewat jalan pemaksaan, tetapi melalui konsensus yang memerlukan penghormatan publik atas rule of law. Demokrasi juga sistem pembagia ... oleh Yudi Latif

Pilkada Berkeadaban, Azyumardi Azra

Pertama kali artikel ini diterbitkan di Harian Kompas

Hampir bisa dipastikan, Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua, Rabu besok, adalah pilkada terpanas dan paling ketat. Dalam ingatan bersama (collective memory), sejak pemilihan gubernur langsung mulai tahun 2005, Pilkada DKI Jakarta kali ini boleh dikatakan paling panas. 

Oleh karena itu, tak heran jika banyak juga kalangan luar negeri memberikan perhatian khusus pada Pilkada D ... oleh Azyumardi Azra

Senja Kala Demokrasi Transaksional, Yudi Latif

Pertama kali artikel ini diterbitkan di Harian Kompas

Kemelut yang menimpa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah melengkapi kesempurnaan krisis demokrasi di negara ini. Pemilihan umum menjadi ajang elevasi orang-orang semenjana (mediocre) untuk meraih kedudukan tinggi dengan menyingkirkan orang-orang berprestasi. Panggung politik diwarnai kegaduhan remeh-temeh. Jabatan menjadi wilayah transaksional padat modal. Undang-Undang disusun dengan mengikuti penawar tertinggi. Supremasi ... oleh Yudi Latif

Penyelenggara Pemilu Harus Independen, Ramlan Surbakti

Artikel ini pertama kali diterbitkan di Harian Kompas

SALAH satu hasil studi banding Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR ke Meksiko dan Jerman ialah keinginan sejumlah anggota untuk menempatkan anggota partai sebagai penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). 

Keinginan itu konon diajukan karena kedua negara tersebut menempatkan anggota partai sebagai anggota KPU. Dua catatan hendak disampaikan untuk menanggapi usul sebagian anggota pan ... oleh Ramlan Surbakti

Profesor dan Perguruan Tinggi Kita, Hendra Gunawan

Artikel ini pertama kali diterbitka di Harian Kompas

Dunia perguruan tinggi kita heboh lagi. Untuk kesekian kalinya, kinerja para profesor menjadi perbincangan. Yang memicunya kali ini adalah Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017, yang ‘mengancam’ pemberhentian tunjangan kehormatan bagi para profesor yang tidak produktif.

Permenristekdikti tersebut menyatakan bahwa tunjangan akan dihentikan sementara apabila sang profesor tidak menghasi ... oleh Hendra Gunawan

Sistem Pemilu untuk Siapa, Ramlan Surbakti

Artikel ini pertama kali diterbitkan di Harian Kompas

Perdebatan tentang sistem pemilu proporsional antarfraksi di Pansus RUU Pemilu di DPR berkutat soal sistem terbuka atau tertutup. Sistem pemilu proporsional bukan hanya persoalan tertutup, terbuka, atau terbuka terbatas saja. Di samping sistem pemilu tidak hanya soal terbuka atau tertutup, juga tidak jelas apakah terbuka atau tertutup itu menyangkut pola pencalonan ataukah tata cara penetapan calon terpilih. Hal ini diperta ... oleh Ramlan Surbakti

Obat Luka Dalam, Yudi Latif 

Artikel ini pertama kali diterbikan di Harian Kompas

Untuk suatu tujuan mulia, orang harus sudah berada di jalan mulia. Bagaimana mungkin menjanjikan kepemimpinan yang lebih melayani harapan kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama jika jalan menuju tampuk kekuasaan dilalui melalui perobekan tenunan kebersamaan dan rasionalitas publik. 

DKI Jakarta sebagai pusat saraf politik nasional semestinya tampil sebagai pusat kewarasan dan keadaban publ ... oleh Yudi Latif