DISKUSI PUBLIK DARING: Memperkuat Modal Kultural Demokrasi Indonesia

25 May 2024

Penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, Pemilu 2024 sudah usai. Namun, berbagai persoalan masih menggelayuti, terkait dengan proses dan hasil Pemilu. Berbagai respon ketikdakpuasan penyelenggaraan Pemilu dinilai berbagai kalangan, sebagai salah satu indiksi menguatnya anggapan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural belaka, belum terbangun menuju demokrasi yang substansial.

Untuk mengurai akar permasalahan yang terjadi,  pertanyaan mendasar yang layak diajukan adalah – seperti yang diungkap Jeffry Winter dalam sebuah sebuah resensi bukunya  - apakah demokrasi di Indonesia mengubah tatanan masyarakat menjadi lebih setara, ataukah sebaliknya, “menyerap, mengadaptasi, dan mencerminkan” relasi sosial dan praktik budaya yang sudah mengakar di masyarakat? Praktik sosial-budaya yang mengakar dalam masyarakat dapat memperkuat atau memperlemah sistem demokrasi yang sedang dibangun.

Dalam Diskusi Publik Komisi Kebudayaan AIPI Seri kedua, 2 April 2024 lalu, telah dibahas soal feodalisme yang bersilangan dengan politik uang ditengarai menjadi kendala untuk membangun tatanan demokrasi yang sehat. Praktik politik patrimonial berbasis kepentingan patron-klien, menurut sejumlah pakar, dianggap mewarnai demokrasi Indonesia dengan cara yang berbeda-beda di berbagai  daerah.

Wajah demokrasi menjadi lebih kaya nuansa, jika pembicaran tentang demokrasi tidak difokuskan pada aspek elektoral belaka, tetapi pada nilai-nilai demokrasi, seperti penghargaan terhadap hak individu, semangat kerja sama, pergantian kepemimpian secara berkala, kesetaraan, toleransi terhadap perbedaan, transparansi publik, serta partisipasi masyarakat. Walaupun panggung politik secara nasional memperlihatkan perusakan etika kepemimpinan, di akar rumput muncul penguatan budaya demokrasi.

Di berbagai komunitas adat, proses pengambilan keputusan secara musyawarah yang dilakukan secara transparan telah menjadi praktik yang dilembagakan. Di desa-desa, generasi muda pemimpin desa melakukan inovasi untuk membangun transparansi dan akuntabilitas publik. Pada saat yang sama, modal kultural komunitas adat termarjinalisasi karena hak ulayatnya dikonversi menjadi lahan eksploitasi sumber daya alam. Demikian pula, penguatan kultural generasi muda di desa dan pulau-pulau kecil terancam oleh investasi pembangunan berbasis infrastruktur, industri ekstraktif, dan komodifikasi unsur-unsur budaya lokal.

Diskusi Publik Terbuka dari Komisi Kebudayaan AIPI Seri ke 3 akan bertajuk “Memperkuat Modal Kultural Demokrasi Indonesia” yang akan dihelat secara Daring pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 14.00-16.15 WIB. Diskusi Publik ini akan menghadirkan narasumber pakar yang mumpuni di bidangnya yaitu: 1. Suraya Affif Ph.D. (Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia); 2. Drs. Yando Zakaria (Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat); dan 3. Prof. Anita Lie, Ph.D. ( Pendidik, Unika Widya Mandala, Surabaya).

Bertindak sebagai penanggap Prof. Damayanti Buchori, Ph. D. dari Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar AIPI; dan Prof. Melani Budianta, Ph. D., dari Komisi Kebudayaan AIPI akan memoderatori selama diskusi berlangsung  acara Diskusi Publik Daring dibuka Prof. Daniel Murdiyarso – Ketua AIPI, dan Prof. Yunita T. Winarto, Ph. D, anggota Komisi Kebudayaan AIPI,  akan merangkumkan hasil diskusi menutup dan menutup acara.


Hak Cipta © 2014 - 2024 AIPI. Dilindungi Undang-Undang