DISKUSI PUBLIK SERI 2: Mengikis Feodalisme dalam Demokrasi di Indonesia

03 May 2024

Pesta demokrasi Pemilu 2024 berakhir sudah. Menjadi kelaziman, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Yang menang puas dan mengapresiasi atas penyelenggaraan pemilu; yang kalah tidak puas dan merasa dikalahkan secara tidak wajar jauh dari prinsip pemilu luber dan judil. Mereka yang tidak puas kecewa tidak saja dari hasil pemilunya, tetapi menuding sejak prosesnya pun ditengarai penuh dengan kecurangan, dan campur tangan tangan penyelenggara negara yang semestinya netral, jauh dari intervensi. 

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dapat dinilai dari budaya politik yang berkembang di masyarakat. Realitas budaya politik dinilai masih dicemari unsur-unsur feodalistik yang ditandai dengan kuatnya relasi patron-klien dan birokratisasi pemerintahan. Feodalisme mengganggu tegaknya demokrasi terutama berkaitan dengan penegakan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.  Benarkah feodalisme masih bercokol dan bahkan mengakar semakin kuat dalam demokrasi kita akhir-akhir di Indonesia?

Untuk membedah masalah ini, Komisi Kebudayaan (KK) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) akan menyelenggarakan Diskusi Publik Daring bertajuk “Mengikis Feodalisme dalam Demokrasi di Indonesia” pada Kamis, 2 Mei 2024, pukul 14.00-16.15 WIB. Diskusi Publik ini akan menghadirkan narasumber pakar yang mumpuni di bidangnya yaitu; 1. Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera; 2. Prof. Syarif Hidayat dari Komisi Ilmu Sosial AIPI; 3. Abdul Malik Gismar, Ph.D. dari Universitas Paramadina. Bertindak sebagai penanggap Prof. Franz Magnis Suseno dari Komisi Kebudayaan AIPI; dan Prof. Musdah Mulia dari Komisi Kebudayaan AIPI akan memoderatori selama diskusi berlangsung. 


Hak Cipta © 2014 - 2024 AIPI. Dilindungi Undang-Undang