Opini

no image

Resentralisasi Kekuasaan

02 December 2021
Oleh : Azyumardi Azra
Unduh PDF


Resentralisasi atau dapat juga disebut ’deotonomisasi’ tampaknya adalah salah satu fenomena politik dankekuasaan paling menonjol sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah 7 tahun berkuasa dalam dua kali masa jabatan sejak pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2014, banyak indikator di masa jabatan kedua sejak akhir 2019 memperlihatkan peningkatan resentralisasi kekuasaan. Pemerintah pusat menarik kembali sejumlah kewenangan pemerintah daerah—membuat kemunduran otonomi daerah yang telah diperjuangkan dengan susah payah sejak masa kemerdekaan dan baru berhasil pada tahun-tahun awal Reformasi.

Tren ’resentralisasi’ atau ’deotonomisasi’ daerah cukup mengherankan karena karier politik Presiden Jokowi bermula dari daerah otonom; pertama sebagai WaliKota Solo (2005-2012) dan kedua sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (2012-2014). Sebagai pejabat yang dulu ’malang melintang’ di daerah, Presiden Jokowi niscaya memahami dan mengalami suka duka otonomi daerah vis-à-vis sentralisme pemerintah pusat.

Boleh jadi resentralisasi yang menguat semasa pemerintahan Presiden Jokowi tidak bisa dibalikkan lagi dalam sisa masa pemerintahannya yang kurang dari 3 tahun. Dari perspektif otonomi daerah yang relatif berjalan baiksejak 2005 setelah penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004 (direvisi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah, resentralisasi jelas tidak selaras dengan legalitas otonomi daerah. Sebab itu, bisa disebut ’deotonomisasi’ daerah. Agaknya fenomena ini bagian dari sosok Jokowi yang disebut Ben Bland sebagai judul bukunya, Man of Contradictions: Joko Widodo and theStruggle to Remake Indonesia (2021).

Proses resentralisasi meningkatterutama melalui berbagai legislasi yang diproses Presiden Jokowi dengan koalisi besar politiknya di DPR. Tidak ada kekuatan lain di DPR yang bisa membendung resentralisasi; tidak juga dari publik dan masyarakat sipil; mereka telah dimarjinalisasi.

Resentralisasi mengalami momentum sejak 2020. Ini dimulai dengan perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020. UU Minerba baru ini menarik 15 kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dalam Pasal 4 Ayat (2), misalnya, pemerintah pusat mengambil alih penguasaan mineral dan batubara dari pemerintah daerah; sekaligus menghapuskan kewenangan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota mengatur pertambangan mineral.

Resentralisasi berlanjut melalui UU Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja. UU ini juga menghapus kewenangan daerah sejak dari urusan tambang sampai pajak. Penataan tata ruang daerah kini sepenuhnya diambil alih pemerintah pusat. Peraturan daerah (perda) juga harus sesuai dengan UU Cipta Kerja.

Legislasi untuk resentralisasi juga terlihat dalam perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. Dalam UU Otsus Papua baru ini, pemerintah pusat dapat ’melangkahi’ pemda dan Majelis Rakyat Papua karena juga memiliki kewenangan melakukan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota dengan dalih tertentu.

Puncak resentralisasi segera terjadi sejak 2022 terkait Pilkada 2024. Menjelang Pilkada 2024, 271 kepala daerah mengakhiri masa jabatan. Pada 2022, ada 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota; dan pada 2023 ada 17 gubernur,115 bupati, dan 38 wali kota selesai bertugas.

Mereka diganti penjabat gubernur yang diangkatPresiden dan penjabat bupati/wali kota yang diangkat Mendagri. Tragis, pejabat yang terpilih lewat pemilihan (daulat rakyat) diganti ’daulat’ pemerintah pusat. Jelas resentralisasi kepala daerah menambah regresi demo-krasi Indonesia.

Resentralisasi atau deotonomisasi daerah melalui le-gislasi jelas berdampak terhadap viabilitas dan sustaina-bilitas pemerintah daerah. Banyak daerah kehilanganpendapatanasli daerah(PAD) dari penambanganmineraldan sumber daya alam lain. Menjadi tanda tanya besardari mana daerah dapat menggali PAD.

Penggantian kepala daerah oleh Presiden dan Men-dagri juga berpotensi besar menimbulkan kekacauanpemerintahan dan birokrasi daerah. Hal ini bisa terjadiketika penjabat kepala daerah berlaku tidak imparsialterhadap kekuatan politik atau oligarki politik, baik dipusat maupun daerah.

Sayang sekali belum ada respons serius dari daerahterhadap resentralisasi atau deotonomisasi daerah. Ke-adaan ini agaknya karena kepala daerah sibuk mengha-dapi pandemiCovid-19. Boleh jadi juga karena mereka takberdaya menentang koalisi politik besar yang Sebagian besar mereka adalah bagian integralnya di daerah.

Semua perkembangan ini pasti merupakan tantangan sangat berat bagi pejuang demokrasi dan pembela otonomi daerah.

 

Azyumardi Azra,
Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

 

Artikel ini pertama kali diterbitkan di Harian Kompas 02 Desember 2021

Hak Cipta © 2014 - 2017 AIPI. Dilindungi Undang-Undang.