Opini

no image

Industri & Kedaulatan Pangan

07 November 2019
Oleh : Purwiyatno Hariyadi
Unduh PDF


Artikel ini pertama kali diterbitkan di Bisnis indonesia

Pada 16 Oktober lalu kita memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) dengan esensi untuk eneguhkan tekad global dalam menanggu langi permasalahan pangan. Esensi tersebut sangat relevan diangkat untuk menyambut kabinet baru, yaitu mencapai cita-cita Indonesia mencapai tuiuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama mencapai tujuan SDG2. Indonesia Tanpa Kelaparan pada 2030.

Peringatan HPS juga meningkatkan kesadaran untuk menghargai peranan pangan dalam kehidupan. Pangan bisa dihargai dari fungsi dasarnya sebagal penyedia energi dan gizi. Dapat pula dihargai dari fungsionalitasnya, kemampuannya memberikan fungsi menyehatkan tubuh, di luar fungsi-fungsi zat gizi, Pangan juga mempunyai nilai ekonorni, nilai sosial budaya, bahkan nilai politik.

Karenanya, sangat penting bagi negara bangsa untuk memformulasikan secara serius kebijakan dan sistem pangan nasionalnya. Pangan adalah persoalan hidup dan mati.Demikian pesan pidato Presiden Republik Indonesia Soekarno pada upaeara peletakan batu pertama di Gedung Fakultas Pertanian, cikal bakal Institut PertanianBogor, pada 1952.

Laporan The State of rbod Security and Nutrition in the World 2019 menyatakan dalam beberapa tahun terakhir jumlah penderita kelaparan dunia justru meningkat. Saat ini jumlah penduduk dunia penderita kelaparan lebih dari 8 juta orang, yaitu sekitar 11 %. Artinya, 1 dari setiap 9 orang di dunia berpotensi menderita kelaparan, sehingga berpeluang tak dapat memiliki kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif.

Kondisi global ini secara tidak Iangsung akan memengaruhi kondisi Indonesia, karena kerawanan pangannya masih mengkhawatirkan. Menurut Riset Kesehatan Dasar (2018), prevalensi anak-anak balita kurang gizi dan stunting di Tanah Air adalah berurut-turut sebesar 30.8% dan 17,7%. Angka ini sangat signifikan karena terkait dengan kapasitas SDM Indonesia. Masalah kurang gizi dan stunting berrnuara pada pertumbuhan otak dan perkembangan kecerdasan.

Kondisi di atas menghadirkan tantangan berat bagi Indonesia untuk mencapai SDGs. Tantangan menjadi lebih berat lagi karena beberapa hal seperi ketersediaan lahan pertanian yang menurun dan kualitas yang semakin rendah, ketersediaan air semakin terbatas, kompetisi penggunaan untuk pangan versus untuk energi terbarukan, efek yang muncul dari perubahan iklim, dan gaya hidup yang tidak berkelanjutan.

Dalam konteks iniindustri pangan jelas mempunyai peranan penting, tak hanya dalam upaya memecahkan permasalahan gizi bangsa tetapi sekaligus juga kedaulatan pangan. Karena itu Industri pangan sebagai bagian esensial sistem pangan nasional harus mempunyai visi nasional yang jelas. Visi membangun gizi bangsa berdaulat.

Peran penting industri pangan disebabkan karena adanva hubungan langsung yang sangat erat antara pangan, gizi, dan kesehatan. Industri pangan melalui kearnanan, gizi dan mutu pangan yang dihasilkan, secara langsung memengaruhi status gizi dan kesehatan, yang akhimya akan meneutukan produktivitas konsumennya.

Karena itu kegiatan industri pangan nasional Indonesia hendaknya digerakkan dan diarahkan tidak hanya untuk kepentingan bisnis sernata, tetapi secara berkelanjutan justru untuk pencapaian visi peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat.

Sistem pangan nasional Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2012 adalah sistem pangan yang mampu rnenjamin pangan untuk meniugkatkan jumlah penduduk yang sehat, aktil, dan produktif, sehingga akan dihasilkan populasi yang berdaya saing. Hal ini hanya bisa sistem pangan nasional, di mana industri pangan adalah salah satu unsur utamanya, secara konsisten dan herkelanjutan selalu rnenjamin keamanan, gizi dan mutu produk pangan vang dihasilkannya.

Jika industri pangan sekadar beroperasi dengan visi bisnis sernata, industri bisa memproduksi dan mempromosikan produk pangan yang disukai konsumen tetapi tidak menyehatkan.

Dalam upaya menerjemahkan visi tersebut, industri pangan dapat melakukan berbagai prakarsa strategis. Langkah yang bisa dilakukan antara lain mengevaluasi ulang kanungan/komposisi gizi pangan yang diproduksi serta melakukan analisis relevansi terhadap program penganekaragaman pangan dan pembangunan gizi maupun kesehatan masyarakat, Jika diperlukan industri bisa melakukan penyesuaian melalui reformulasi produk yang dihasilkan, melakukan substitusi dengan bahan baku lokal, dan lainnya.

lndustri perlu melakukan pengendalian yang lebih ketal terhadap beberapa zat gizi yang menjadi permasalahan kesehatan publik. Selain itu mengembangkan produk pangan baru yang berpotensi memecahkan permasalahan gizi dan kesehatan masyarakat, lndustri bisa memperkenalkan produk pangan dengan ukuran (porsi) yang lebih kecil, atau produk yang lebih memberikan rasa kenyang dan appetite control, khususnya untuk dapat mengatasi permasalahan obesitas.

Industri pangan secara bertanggung jawab bisa mengembangkan kebijakan pelabelan dan iklan yang lebih edukatif guna mendukung gaya hidup sehat, Tak hanya itu, industri dapat berperan aktif dalam program pendidikan masyarakat yang mendorong gaya hidup leblh sehat, termasuk aktivitas fisik aktif seperti olah raga, gizi berimbang, dan lainnya.

Berbagai prakarsa industri tersebut perlu didorong dan difasilitasi pemerintah. Pemerintah bersama masyarakat perlu mengembangkan program untuk mendorong penghargaan lebih terhadap industri lokal, industri yang mengembangkan produk lokal, dan industri yang menghargai lingkungan.

Peran strategis dan potensi industri pangan nasonal dalam pembangunan nasional ini perlu dikelola dengan baik. Industri pangan perlu didorong tumbuh dan berkembang berbagiskan pada potensi dan budaya lokal sehingga mempunyai  akar yang kuat di masyarakat.

 

Purwiyatno Hariyadi,
Guru Besar Teknologi Pangan IPB, dan sebagai Anggota Komisi Ilmu Rekayasa, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Hak Cipta © 2014 - 2017 AIPI. Dilindungi Undang-Undang.