Opini

no image

Waspadai Otoritarianisme

05 November 2020
Oleh : Azyumardi Azra
Unduh PDF


Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ahli ilmu politik dan demokrasi mencemaskan kian meningkatnya regresi atau kemunduran demokrasi secara global. Kian banyak negara—baik yang mapan demokrasinya maupun dengan demokrasi relatif baru—yang menjadi illiberal atau flawed democracy, demokrasi cacat.

Gejala ini seolah memupus asa masa depan demokrasi. Padahal, harapan pernah memuncak saat gelombang demokrasi menggantikan otoritarianisme melanda banyak bagian dunia beberapa dekade terakhir abad ke-20.

Francis Fukuyama menyebut ekspansi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final sistem politik dan pemerintahan. Dengan penanda sama, dia menyebut penyebaran demokrasi sebagai ”the end of history”, akhir sejarah politik yang tidak demokratis.

Banyak negara baru muncul dari gelombang demokrasi. Liberalisasi dan demokratisasi mengakibatkan disintegrasi Uni Soviet (1988-1991) atau Yugoslavia dan Cekoslowakia di Semenanjung Balkan (1989-1993).

Indonesia yang terlanda gelombang demokrasi pada 1998 selamat dari Balkanisasi dan mengadopsi demokrasi liberal sejak 1999. Indonesia menjadi penyintas pandemi disintegrasi di tengah eksplosi demokrasi.

Gelombang demokrasi atau “Arab Spring” pun melanda sejumlah negara Arab (2010-2012). Kini, hanya Tunisiayang menyisakan asa tumbuhnya demokrasi. Adapun Libya, Yaman, dan Suriah jatuh dalam perang sipil. Di Mesir, otoritarianisme kembali saat Jenderal Abdel Fatahel-Sisi menggenggam kekuasaan sejak 2014.

Fenomena ini memperlihatkan kembalinya otoritarianisme. Selanjutnya kian banyak pemerintah negara yang menganut demokrasi, tetapi mengambil kebijakan dan langkah yang memperlihatkan otoritarianisme.

Otoritarianisme agaknya lebih menarik bagi lingkungan elite politik di negara-negara yang sebenarnya menganut demokrasi. Dalam pandangan mereka, sistem demokrasi tidak efektif dan tidak efisien; juga memakan waktu panjang dalam pengambilan keputusan.

Karena itu, rezim penguasa dan elite politik pragmatis dan obsesif dengan program tertentu memilih mengambil jalan pintas dengan otoritarianisme. Peneliti Maria J Stephan dan Timothy Snyder memperingatkan publik agar mewaspadai kebangkitan otoritarianisme. Dalam Authoritarianism is Making a ComeBack: Here is the Time-Tested Way to Defeat It (2017), keduanya juga menyesalkan penyokong demokrasi yang menerima begitu saja ketika dilucuti rezim otoritarian.

Saat otoritarianisme bangkit di berbagai negara, imbauan Stephan dan Snyder kian relevan: “Inilah waktunya bagi aktivis dan siapa saja yang mendukung demokrasi diseluruh dunia mengorbankan biaya yang harus dibayar guna memenangkan demokrasi kembali.”

Akan tetapi, tantangan kini semakin berat. Pandemi Covid-19 memberi kesempatan baik bagi penguasa untuk meninggalkan demokrasi. Di tengah pandemi, rezim penguasa di banyak negara menetapkan “penguncian ketat”(lockdown) bagi para warga tanpa meminta pertimbangan. Namun, bukan hanya warga yang terkena lockdown. Freedom House, Washington DC, menyebut Democracy under Lockdown—laporan khusus 2020.

Riset Freedom House pun menunjukkan demokrasi kian lemah di sekitar 80 negara. Keadaan lebih buruk lagi terjadi di negara-negara yang masih bergulat untuk demokrasi, apalagi di negara-negara otoritarian represif.

International IDEA Stockholm dan National Endowment for Democracy, Washington DC, juga ikut menegaskan, Covid-19 mengancam demokrasi. Lewat kedua lembaga ini, 500 tokoh dunia menandatangani surat terbuka membela demokrasi.

Mereka menyatakan: ”kebebasan (dan demokrasi) dalam ancaman rezim otoritarian yang menggunakan krisis (pandemi Covid-19) untuk memperkuat genggaman mereka atas kekuasaan”. Pemerintah menerapkan otori-tarianisme dengan pembatasan hak asasi manusia, pengawasan tersembunyi, dan pengabaian checks and balances.

Lebih jauh, rezim penguasa otoritarian melakukan abuse of power. Kekuatan masyarakat sipil yang memperjuangkan demokrasi pun dikebiri. Meminjam kerangka Stephan dan Snyder, otoritari-anisme kontemporer, termasuk sepanjang masa pandemiCovid-19, mencakup sejumlah praksis politik.

Pertama, dalam konsolidasi kekuasaan otoritarianisme, rezim penguasa menggunakan represi, intimidasi, koersi, kooptasi, dan korupsi. Dengan cara-cara ini, rezim oto-ritarian memastikan tak ada pihak oposisi dan kritis.

Kedua, menggunakan lagi taktik lama pembungkaman, antara lain menyerang atau mendiskreditkan jurnalis; menuduh pihak kritis didalangi aktor; menuduh kalangan kritis mendapat bayaran dari pihak tertentu; dan menggunakan kelompok paramiliter atau satuan pengamanan komunitas untuk mengonter kaum oposisi.

Dengan luasnya penggunaan media sosial, rezim otoritarian mengintensifkan kampanye pendengung (buzzer) dan pemengaruh (influencer). Selain itu, menginfiltrasi data pribadi (doxing) dan membajak gawai.

Kalangan pengamat politik Indonesia telah cukup lama menyebut terjadinya kemerosotan demokrasi di negeri ini. Pada saat yang sama, seperti dikemukakan majalah The Economist (17/10/2020), Indonesia ’is lurching back to authoritarianism’ (bergerak tanpa terkendali kembali keotoritarianisme).

Menghadapi kebangkitan otoritarianisme, apa yang harus dilakukan? Masyarakat sipil dapat menempuh cara-cara damai yang membuat rezim otoritarian tidak ”terlalu leluasa”. Di antaranya, dengan terus mengonsolidasikan diri, mengirim petisi bersama, unjuk rasa damai, atau pemboikotan.

 

Azyumardi Azra,
Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Artikel ini pertama kali diterbitkan di Harian Kompas

Hak Cipta © 2014 - 2017 AIPI. Dilindungi Undang-Undang.