PENGHARGAAN CENDEKIAWAN BERDEDIKASI KOMPAS

Membumikan Ilmu, Menjaga Jalan Lurus Demokratisasi

Ia konsisten menggugah kesadaran publik pada isu politik luar negeri, pengendalian senjata, hingga keamanan.

Profesor riset di Pusat Riset Politik BRIN sekaligus Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Apabila hendak mendalami Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, Dewi Fortuna Anwar salah satu ahlinya. Tentang isu geopolitik kawasan dan hubungan luar negeri, Dewi pula pakarnya.

Australia Award menyebut Dewi sebagai salah satu penyebab ASEAN diperhatikan di panggung global. Alumnus SOAS University, Inggris, dan Monash University, Australia, itu telah menulis dan menyunting ratusan buku, bagian buku, artikel ilmiah soal politik luar negeri, bina damai, pengendalian senjata, hingga demokrasi dalam 40 tahun terakhir.

Peneliti dan sarjana sejumlah negara rutin mengutip aneka buah pikiran Dewi. Mereka, antara lain, mengutip bukunya yang terbit pada 1994, Indonesia in ASEAN: Foreign policy and regionalism, ratusan kali.

Saya pertama kali masuk pemerintahan pada zaman Wakil Presiden BJ Habibie.

Sebagian tesisnya di SOAS University diterbitkan menjadi artikel di majalah Prima pada 1984 dengan judul ”Ka’bah dan Garuda: Dilema Islam di Indonesia”. Artikel itu memicu kegemparan karena dikutip dalam pleidoi AM Fatwa yang disidang dalam kasus kerusuhan Tanjung Priok. ”Waktu itu saya sedang hamil,” kata Dewi.

Profesor riset di Pusat Riset Politik BRIN sekaligus Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Saat artikel itu terbit, Dewi masih berstatus calon PNS di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kini, ia menjadi profesor riset Pusat Kajian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga pengganti LIPI. Ia, antara lain, pernah menjadi deputi bidang ilmu sosial dan humaniora.

Kesibukannya bukan hanya di BRIN dan Indonesia. Di luar negeri, ia, antara lain, menjadi anggota Dewan Penasihat Centre for Humanitarian Dialogue (HD) dan Dewan Penasihat Sekretaris Jenderal PBB untuk Perlucutan Senjata. Ia juga masih aktif di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Ia juga menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi luar negeri. Berbagai forum keamanan, politik luar negeri, hingga demokrasi dalam dan luar negeri rutin mengundangnya sebagai penanggap atau narasumber.

Membantu Habibie

Di dalam negeri, ia kini menjadi Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center. Lembaga yang didirikan mantan Presiden RI BJ Habibie itu merupakan salah satu jejak kedekatan Dewi dengan Habibie.

 Mantan Presiden BJ Habibie bersama istri, 2009.

Sebagai sesama PNS ilmuwan, Dewi dan Habibie berinteraksi secara tidak langsung. Dewi pernah aktif di CIDES, lembaga kajian yang dekat dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Habibie merupakan ketua pertama ICMI.

Kalau Indonesia ingin menguasai Timor Timur, itu pasti sudah akan dikuasai sejak 1945. Tetapi, Indonesia tidak melakukannya.

Saat Habibie menjadi Wakil Presiden RI, Dewi menjadi asisten wakil presiden bidang globalisasi sekaligus juru bicara urusan luar negeri. ”Saya pertama kali masuk pemerintahan pada zaman Wakil Presiden BJ Habibie,” katanya saat ditemui di kantor The Habibie Center, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Tugasnya menangani isu-isu luar negeri. Ketika Habibie menjadi presiden, Dewi menjadi asisten Menteri Sekretaris Negara bidang luar negeri. Ia juga tetap jadi juru bicara.

Sebagai penasihat, Dewi berperan besar dalam keputusan Habibie menyetujui referendum Timor Timur—sekarang Timor Leste. Untuk perannya ini, Dewi meraih penghargaan tertinggi di Timor Leste, yaitu penghargaan Collar of the Order of Timor Leste dari Presiden Jose Ramos Horta pada 2024.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan seusai meluncurkan Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023). Wapres didampingi Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Habibie (kiri) dan Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar.

Dewi mengatakan, Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada 1975 karena keputusan geopolitik dan geostrategis saat itu. Ia menegaskan, Indonesia bukan penjajah. ”Kalau Indonesia ingin menguasai Timor Timur, itu pasti sudah akan dikuasai sejak 1945. Tetapi, Indonesia tidak melakukannya. Antara tahun 1945 dan 1975, Indonesia tak melakukannya,” katanya.

Namun, ketika tahun 1975, terjadi pergolakan politik dan dunia sedang dilanda perang dingin, Indonesia tak bisa membiarkan kondisi itu menjadi ancaman geopolitik di kawasan. Sayangnya, begitu perang dingin berakhir, nilai geopolitik itu pun tak ada lagi. Justru saat itu Timor Timur sebagai bagian Indonesia menjadi beban, baik secara geopolitik, keamanan wilayah, maupun secara ekonomi.

Akhirnya, referendum diambil sebagai keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak secara damai. ”Sekarang kita berpisah dan kedua negara berhubungan baik. Bahkan, Indonesia jadi sponsor utama Timor Leste masuk ASEAN,” katanya.

Membumikan ilmu

Dewi amat dikenal soal kajian hubungan internasional dan keamanan. Di sisi lain, ia sibuk pada bidang intermestik atau internasional-domestik. Kajian itu menelaah kaitan isu-isu internasional dan domestik. Lewat kajian itu, Dewi berusaha membumikan ilmu hubungan internasional. ”Saya tetap konsisten di situ dan penelitian saya di bidang intermestik,” katanya.

Anggota Dewan Direksi The Habibie Center dan pakar ASEAN, Dewi Fortuna Anwar (tengah), menjadi salah satu pembicara dalam seminar internasional The Habibie Center bertema “Jokowi’s Departure: Charting Out Indonesia’s Foreign Policy Post-2024 Election” yang diadakan The Habibie Center, Selasa (21/11/2023), di Jakarta.

Caranya, antara lain, dengan mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Lewat FPCI, ia mendorong isu-isu internasional menjadi perhatian khalayak ramai, tidak hanya menjadi perhatian segelintir elite di sekitar Kementerian Luar Negeri.

”Itu tentang bagaimana, terutama generasi muda, menyadari bahwa kehidupan kita sangat erat kaitannya dengan lingkungan kita dan bagaimana apa yang terjadi di luar itu akan berdampak pada kehidupan kita. Dan sebaliknya, karena Indonesia adalah negara besar, apa yang terjadi di Indonesia juga berdampak ke luar, sekurangnya ke kawasan,” katanya.

Dari pendidikannya, ia memang lebih banyak mempelajari ilmu politik luar negeri. Akan tetapi, penelitian dan kajiannya tetap berpusat pada Indonesia. Tesisnya, ”The Ka’ba and the Garuda: The Dilemma of Islam in Indonesian Politics”, mengupas soal Islam dalam politik Orde Baru. Di awal kariernya, ia juga banyak meneliti isu militer, pertahanan, serta demokratisasi di Indonesia.

Selama era reformasi, ia banyak menulis tentang isu-isu dalam negeri. Salah satunya penelitian tentang kontrol sipil terhadap militer. Sebelum reformasi, pada 1995, saat Presiden Soeharto meminta LIPI membuat kajian tentang dwifungsi ABRI dan kajian partai politik, Dewi juga turut meneliti.

Profesor riset di Pusat Riset Politik BRIN sekaligus Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Saat masuk ke LIPI, katanya, ia sebenarnya ingin fokus ke politik dalam negeri. Namun, saat itu, bidang ini dianggap sensitif sehingga akhirnya ia fokus pada politik luar negeri. Namun, perhatiannya pada isu dalam negeri tetap besar.

Dukungan keluarga

Dewi berasal dari keluarga Minang terpelajar. Ibu Payakumbuh, ayah Lintau. Mereka bertemu kala sama-sama kuliah di IKIP Bandung. Dewi lahir di Bandung pada 1958. Belakangan, Wahidar, ibu Dewi, melanjutkan sekolah ke Amerika Serikat dan ayahnya, Khaidir Anwar, ke Skotlandia. Lulus SMP, Dewi tinggal di Inggris kala ayahnya sekolah sekaligus menjadi dosen di SOAS University. Dewi tetap di Inggris sampai lulus S-2.

Wahidar menganjurkan Dewi pulang ke Indonesia. Dewi pulang lalu menikahi Yos Risal Anwar, pegawai perusahaan minyak yang, antara lain, bertugas di Aceh dan Batam.

Di Aceh, Dewi, antara lain, dibantu indonesianis William Liddle menyelesaikan disertasinya di Monash University. Liddle, guru besar di Ohio State University di AS, kala itu sedang jadi dosen tamu di Universitas Syiah Kuala.                                        

R William Liddle, Profesor Emeritus Ilmu Politik Ohio State University, AS

Sejak belum menikah sampai menjadi ibu, Dewi sudah biasa berpindah-pindah. Anaknya lahir di kota berbeda. Karena harus sekolah, ia tidak selalu bertemu keluarganya. Keinginan bertemu keluarga menjadi salah satu pendorongnya cepat-cepat menyelesaikan kuliah di Monash University.

Lulus sekolah sampai sekarang, ia semakin kerap meneliti politik luar negeri Indonesia dan ASEAN. Sepanjang kariernya, ia tak berhenti berkarya. Dewi meraih gelar ahli peneliti utama pada 1998 dan dilantik sebagai profesor riset pada 2006.

Ia banyak menjadi peneliti tamu pada sejumlah proyek penelitian, antara lain ketika menjadi peneliti tamu pada Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Jepang. Pada September 2002, ia juga menjadi peneliti tamu pada Faculty of Asian Studies, Australian National University.

Status sebagai peneliti tetap dijalankan kala menjadi deputi di LIPI. Ia jadi peneliti tanpa dibayar. ”Saat itu, belum diharuskan seseorang dengan jabatan struktural melepas jabatan fungsional. Kalau sekarang tidak boleh, orang yang menjabat struktural, tidak boleh di fungsional,” katanya.

Profesor riset Pusat Penelitian Politik LIPI, Dewi Fortuna Anwar

Pada 2017, ia pensiun dari jabatan birokrasi lalu fokus menjadi ahli peneliti utama. Untuk itu, ia harus mengurus untuk mengaktifkan lagi posisi fungsionalnya. Proses ini memakan waktu.

Pekerjaan meneliti ini bukan sekadar cari nafkah, tetapi harus ada passion. Kita harus menyenangi pekerjaan kita.

Di jeda waktu itu, ia tak berhenti berkarya. Sembari menunggu, ia mengambil cuti sabatikal sembari mengajar di sejumlah universitas bergengsi di luar negeri. Ia menjadi profesor tamu di Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University pada 2017-2018. Selama tiga bulan, hingga akhir 2018, ia mengajar di Center for Strategic Studies di Victoria University di Wellington.

Dewi kembali menjadi peneliti aktif di BRIN pada 2019. Sejak itu, ia kembali ke Indonesia dan sibuk melakukan riset-riset politik luar negeri. Saat ini, ia menekuni tentang ASEAN, tentang politik luar negeri Indonesia, tentang strategi Pasifik dan sekarang Indo-Pasifik.

Bagaimana setelah 25 tahun reformasi, apakah demokrasi kita semakin maju atau justru mengalami kemunduran.

Ia juga menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Lembaga itu wadah ilmuwan prestisius yang tugas utamanya memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Jaga api

Api semangat Dewi untuk terus menekuni penelitiannya selama lebih dari empat dekade dihidupi oleh panggilan hati. ”Pekerjaan meneliti ini bukan sekadar cari nafkah, tetapi harus ada passion. Kita harus menyenangi pekerjaan kita. Mungkin karena saya keturunan dari keluarga akademisi, dua orangtua saya almarhum itu dosen, jadi dunia kami itu dunia ilmu pengetahuan. Saya menyukainya,” tuturnya.              

Sejumlah pakar membahas rencana integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Jakarta, Selasa (25/7/2023). Dari kiri ke kanan, Prof Dewi Fortuna Anwar (anggota Komisi Ilmu Sosial AIPI), Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Netty Muharni, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hadi, dan Kepala Pusat Penelitian Makro Ekonomi dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Zamroni Salim.

Di luar berbagai kesibukannya di bidang akademisi, Dewi juga menjaga nyala panggilan hatinya, yaitu terus menjaga nyala demokratisasi Indonesia. Hal ini ia lakukan lewat The Habibie Center yang resmi berdiri pada November 1999.

Ia terlibat aktif dalam mendirikan dan menjalankan lembaga keilmuan itu. Hasrat untuk menjaga demokrasi Indonesia ini tecermin dalam moto The Habibie Center, yakni ”Demokrasi Tak Boleh Henti”.

The Habibie Center banyak menggelar diskusi tentang demokrasi melalui forum The Habibie Democracy Forum yang dimulai tahun lalu.

Tujuannya untuk menghidupkan kembali diskusi-diskusi tentang demokrasi Indonesia. ”Bagaimana setelah 25 tahun reformasi, apakah demokrasi kita semakin maju atau justru mengalami kemunduran. Semua sepakat bahwa itu mengalami kemunduran yang cukup serius,” katanya.

Tulisan ini pertama kali terbit di Harian Harian Kompas 28 Juni  2024.

Editor: Bonifasius Josie Susilo Hardianto