Masa 10 Tahun Mendatang Krusial

16 January 2020 | 5935 hits
Humaniora2045.jpg

Keberhasilan mewujudkan cita-cita Indonesia maju 2045 ditentukan dalam sepuluh tahun mendatang.

"Suasana Diskusi Panel Kompas 2020 bertema ”Menuju Indonesia 2045” di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Philip J Vermonte, Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S Wongkaren, Rektor Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko, dan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro".

 

JAKARTA, KOMPAS —Keberhasilan mewujudkan cita-cita Indonesia maju 2045 ditentukan dalam sepuluh tahun mendatang. Agenda pembangunan mesti menitikberatkan pada upaya mengatasi pelambatan pertumbuhan ekonomi dan risiko geopolitik.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Panel ”Menuju Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan harian Kompas, Rabu (15/1/2020), di Jakarta. Pembicara dalam diskusi itu adalah Rektor Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko, Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif CSIS Philip J Vermonte, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro, dan Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S Wongkaren.

Indonesia maju 2045 diukur dari sejumlah indikator ekonomi. Mengutip kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2045 mencapai 23.199 dollar AS.

Menurut Prasetyantoko, agenda pembangunan sampai tahun 2030 menentukan keberhasilan cita-cita Indonesia maju 2045. Dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia harus memperkuat pijakan dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. ”Pertaruhan Indonesia adalah 10 tahun mendatang, yang dilihat dari dua aspek penting, yakni populasi dan kualitas sumber daya manusia,” kata Prasetyantoko.

Faktor demografi tersebut menentukan keberhasilan indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk berinvestasi besar-besaran guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia sudah tepat.

Sementara itu, dalam jangka menengah-panjang, Indonesia dihadapkan pada tantangan pelambatan pertumbuhan ekonomi dan risiko geopolitik. ”Pelambatan pertumbuhan ekonomi dan risiko geopolitik menjadi satu paket yang memengaruhi kondisi global,” ujar Prasetyantoko.

Ia menekankan, Indonesia bisa keluar dari jebakan pelambatan ekonomi dengan melakukan transformasi struktural lewat peningkatan produktivitas dan daya saing, adopsi teknologi, serta pertumbuhan ekonomi inklusif.

Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika menambahkan, paling tidak, ada empat isu global dan domestik yang harus diwaspadai Indonesia, yaitu persoalan terkait demografi, kompetisi sumber daya alam, ketimpangan, dan perubahan iklim. Keempat tantangan itu harus dijadikan arah pembangunan nasional.

Berbasis inovasi

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, peningkatan produktivitas berbasis inovasi menjadi kunci. ”Berdasar pengalaman Eropa, pengembangan industri yang inovatif atau bernilai tambah tinggi berbasis teknologi bisa meningkatkan pendapatan domestik bruto hingga 10 kali lipat dalam 25 tahun,” katanya.

Pembangunan ekonomi yang digerakkan inovasi hanya dapat terwujud jika Indonesia memiliki manusia yang berkualitas. Data Bank Dunia tentang Indeks Modal Manusia (HCI) 2018 menunjukkan kualitas manusia Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 157 negara. Situasi itu menunjukkan pembangunan pendidikan dan kesehatan Indonesia belum berdampak besar bagi peningkatan produktivitas penduduk.

Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S Wongkaren mengatakan, perbaikan sistem pendidikan penting mengingat survei Lembaga Demografi UI pada 2015 memperlihatkan bahwa 48 persen lulusan perguruan tinggi bekerja dengan kualifikasi pekerjaan lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan mereka, 22 persen bekerja tidak sesuai jurusan, dan 40 persen bekerja di bidang yang bisa menampung lulusan semua jurusan.

Namun, perbaikan pendidikan tidak cukup dengan hanya memperbaiki kompetensi teknis. ”Etika dan keterampilan lunak, seperti kemampuan bekerja sama, penting untuk diajarkan,” kata Turro.

Di tengah tekanan terhadap demokrasi, menurut Direktur Eksekutif CSIS Philip J Vermonte, Indonesia perlu menjaga demokrasi sebaik mungkin karena di dalam demokrasi terkandung kebebasan. Unsur kebebasan ini dibutuhkan guna mendorong kreativitas yang menghasilkan inovasi.

”Untuk pertumbuhan ekonomi, diperlukan inovasi terus- menerus. Adapun untuk hadirnya inovasi, diperlukan kebebasan. Ujungnya ialah proses demokrasi yang menjamin kebebasan,” ucap Philips.
(MZW/REK/KRN)

Hak Cipta © 2014 - 2017 AIPI. Dilindungi Undang-Undang.