Siaran Pers
Bencana Berulang di Nusantara Bukan Sekadar Persoalan Alam, tetapi Juga Cermin Kegagalan Tata Kelola dan Kebijakan Publik
JAKARTA, 14 November 2026 — Bencana datang dari alam, tetapi besarnya kehancuran tidak selalu semata-mata ditentukan oleh alam. Ketika hutan kehilangan tutupan, daerah aliran sungai rusak, lahan berubah fungsi, dan tata ruang mengabaikan daya dukung lingkungan, ancaman alam dapat berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Di sinilah pertanyaan yang lebih mendasar harus diajukan: apakah bencana yang terus berulang di Indonesia benar-benar hanya takdir alam, atau juga merupakan konsekuensi dari pilihan manusia dan kegagalan tata kelola?
Tragedi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi peringatan keras. Dalam skala kehancurannya, sebanyak 21 desa dilaporkan hilang secara fisik dari peta, 513 jiwa menjadi korban, dan sekitar 377.900 penduduk terpaksa mengungsi. Hujan ekstrem yang berkaitan dengan Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu, sementara deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) memperbesar kerentanan dan dampaknya. Peristiwa tersebut bukan sekadar anomali cuaca. Ia memperlihatkan betapa rentannya kehidupan masyarakat ketika dinamika alam berkelindan dengan kerusakan ekosistem dan persoalan tata kelola lingkungan. Bencana serupa, dalam berbagai bentuk dan skala, terus menghantui wilayah Nusantara. Banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana terkait perubahan iklim memperlihatkan satu kenyataan: ancaman semakin kompleks, sementara kemampuan mencegah dan mengurangi risikonya belum memadai.
Pertanyaannya bukan lagi apakah bencana akan berulang. Pertanyaan yang jauh lebih mendesak adalah: mengapa kita terus membiarkan kondisi yang membuat bencana menjadi semakin menghancurkan? Bencana alam atau bencana Antroposen: kita perlu mengubah cara pandang
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menilai bahwa memahami bencana di Indonesia tidak cukup dengan menjelaskannya sebagai fenomena alam. Diperlukan cara pandang yang lebih utuh untuk melihat hubungan antara ancaman alam, perubahan iklim, aktivitas manusia, kerusakan ekosistem, kerentanan sosial, dan keputusan kebijakan.
Dalam perspektif Antroposen, aktivitas manusia telah menjadi kekuatan yang secara signifikan mengubah sistem bumi dan lingkungan hidup. Deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, alih fungsi lahan, serta kerusakan ekosistem bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Semuanya berkaitan langsung dengan keselamatan manusia.
Namun, membedakan bencana alam dan bencana Antroposen bukan berarti menganggap seluruh bencana disebabkan manusia. Faktor alamiah tetap harus diperhitungkan secara ilmiah dan proporsional. Persoalannya adalah bagaimana faktor alam dan antropogenik berinteraksi, saling memperkuat, dan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar.
Selama bencana hanya dipahami sebagai kejadian alam yang datang tiba-tiba, perhatian publik dan kebijakan negara berisiko berhenti pada penanganan korban, bantuan darurat, dan rehabilitasi. Padahal, sebagian sumber kerentanan justru telah terbentuk jauh sebelum hujan turun, sungai meluap, atau tanah bergerak.
Bencana tidak selalu dimulai ketika air menggenangi rumah. Bencana bisa bermula jauh sebelumnya, ketika hutan kehilangan perlindungan, tata ruang diabaikan, risiko diketahui tetapi tidak ditindaklanjuti, dan peringatan ilmiah tidak menjadi dasar keputusan. Indonesia tidak kekurangan pengetahuan. Mengapa pencegahannya masih lemah?
Persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan antara pengetahuan ilmiah dan pengambilan keputusan publik.
Indonesia memiliki ilmuwan, lembaga penelitian, data iklim, peta risiko bencana, kajian geologi, serta berbagai pengetahuan tentang ekosistem dan kerentanan masyarakat. Namun, ketersediaan pengetahuan tersebut belum otomatis menjamin kebijakan yang mampu mencegah bencana. Di sinilah persoalan tata kelola menjadi sangat penting. Apakah kajian risiko benar-benar digunakan dalam perencanaan tata ruang? Apakah perlindungan hutan, gambut, mangrove, dan kawasan hulu DAS telah ditempatkan sebagai bagian dari strategi keselamatan publik? Apakah pembangunan infrastruktur dan permukiman telah memperhitungkan perubahan iklim dan risiko bencana jangka panjang?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab melalui pendekatan sektoral. Bencana merupakan persoalan yang melintasi batas ilmu pengetahuan dan kewenangan kelembagaan. Karena itu, diperlukan pendekatan antardisiplin dan transdisiplin yang mempertemukan ilmu kebumian, klimatologi, ekologi, ilmu sosial, kebudayaan, kesehatan masyarakat, serta pengetahuan masyarakat lokal.
Masyarakat yang hidup di sekitar hutan, sungai, pesisir, dan kawasan rawan bencana bukan sekadar objek kebijakan. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal yang penting untuk memahami perubahan lingkungan serta merancang upaya pencegahan yang sesuai dengan kondisi setempat.
Bencana bukan hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan masa depan manusia
Dampak bencana tidak berhenti ketika air surut atau proses evakuasi selesai. Kehilangan tempat tinggal, terputusnya akses air bersih dan sanitasi, terganggunya layanan kesehatan, serta hilangnya mata pencaharian dapat meninggalkan konsekuensi panjang bagi masyarakat terdampak.
Kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan akses layanan kesehatan, menghadapi risiko yang lebih besar. Gangguan kesehatan fisik, kesehatan mental, serta terhambatnya layanan kesehatan dasar dapat memperpanjang krisis jauh setelah bencana berlalu.
Karena itu, kesehatan masyarakat harus menjadi bagian integral dari tata kelola kebencanaan. Sistem peringatan dini, perencanaan tata ruang, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, evakuasi, hingga pemulihan pascabencana harus memperhitungkan konsekuensi kesehatan secara menyeluruh.
Dengan kata lain, mengelola bencana bukan hanya menyelamatkan manusia dari ancaman hari ini, tetapi juga melindungi kualitas kehidupan generasi mendatang.
AIPI mendorong perubahan kebijakan: dari respons darurat menuju pencegahan sistemik
Berangkat dari persoalan tersebut, AIPI menyusun Risalah Kebijakan (Policy Brief) berjudul “Bencana Berulang di Bumi Nusantara: Rekomendasi Kebijakan untuk Tata Kelola Kebencanaan Berbasis Ilmu Pengetahuan”.
Risalah kebijakan ini disusun berdasarkan rangkaian proses kajian dan diskusi ilmiah, antara lain Seminar Nasional Komisi Kebudayaan AIPI bersama BPIP dan Universitas Budi Luhur pada 29 April 2026 serta Diskusi Kelompok Terpumpun AIPI bersama FMIPA Universitas Indonesia pada 6 Mei 2026. Risalah tersebut menegaskan bahwa bencana berulang perlu dipahami sebagai persoalan sistemik, bukan semata-mata rangkaian kejadian alam yang terpisah. Interaksi antara ancaman alam yang meningkat dan kerentanan yang dibentuk oleh aktivitas manusia, kebijakan, serta tata kelola dapat menghasilkan kehancuran yang semakin besar.
Melalui diseminasi risalah kebijakan ini, AIPI mendorong sejumlah agenda perubahan mendasar.
Pertama, menempatkan bukti ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Data iklim, kajian geologi, peta risiko, dan informasi lingkungan harus menjadi rujukan nyata dalam perencanaan pembangunan, perizinan, serta kebijakan tata ruang.
Kedua, membenahi tata kelola kawasan hulu dan ekosistem penyangga kehidupan. Perlindungan hutan, DAS, gambut, dan mangrove harus dipandang sebagai investasi keselamatan publik, bukan semata-mata agenda konservasi lingkungan.
Ketiga, memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan lintas sektor. Sistem peringatan dini harus terhubung dengan kesiapan pemerintah daerah, masyarakat, infrastruktur, dan layanan kesehatan agar informasi ilmiah dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Keempat, mengembangkan pendekatan antardisiplin dan transdisiplin. Kompleksitas bencana membutuhkan kerja bersama ilmuwan, pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal. Tidak ada satu disiplin ilmu atau satu institusi yang mampu menyelesaikan persoalan ini sendirian.
Kelima, memperkuat akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan lingkungan. Setiap keputusan pembangunan dan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan konsekuensi ekologis serta risiko bencana. Pengetahuan tentang risiko harus diikuti tanggung jawab untuk mencegahnya.
Saatnya membenahi hulu, sebelum kehancuran kembali terjadi
Untuk membawa pesan tersebut ke ruang publik, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan Talk Show Hibrida bertajuk “Bencana Berulang di Bumi Nusantara: Bencana Alam, Bencana Antroposen, dan Konsekuensinya”, pada Selasa, 17 November 2026, pukul 09.00–12.00 WIB, bertempat di Ruang Pertemuan AIPI, Lantai 17, Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jln. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta. Perhelatan ini juga dapat diikuti secara daring melalui Aplikasi Zoom di https://link.aipi.or.id/TalkShowBencana atau melalui Meeting ID: 209 442 1305 | Passcode: 17112026 ; dan juga disiarkan secara livesteaming melalui YouTube di https://link.aipi.or.id/TYTalkShowBencana . Diskusi akan dipandu oleh Yanuar Nugroho, Ph. D. dengan menghadirkan empat narasumber dari bidang keilmuan yang saling melengkapi.
Prof. Dr. Yunita T. Winarto akan membahas pentingnya pendekatan antardisiplin dan transdisiplin, termasuk bagaimana pengetahuan masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan tata kelola kawasan.
Prof. Dr. Ir. Masyhur Irsyam akan menguraikan hakikat bencana, membedakan secara ilmiah faktor alamiah dan antropogenik, serta menjelaskan pentingnya mengubah kajian teknis dan data geoteknik menjadi tindakan pencegahan.
Prof. Jatna Supriatna, Ph.D. akan membahas perubahan iklim, pergeseran profil ancaman bencana, serta bagaimana deforestasi dan kerusakan ekosistem memperbesar kerentanan wilayah. Hutan, hulu DAS, gambut, dan mangrove akan ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas sebagai infrastruktur keselamatan publik.
Sementara itu, Prof. Yodhi Mahendradhata, Ph. D. akan mengangkat konsekuensi bencana terhadap kesehatan masyarakat, kesiapan sistem kesehatan, serta pentingnya mengintegrasikan aspek kesehatan ke dalam sistem peringatan dini, tata ruang, dan pemulihan pascabencana.
Talk show ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran pandangan ilmiah. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan, kesadaran publik, dan agenda perubahan kebijakan.
Bagi AIPI, persoalan bencana berulang harus mengubah cara negara dan masyarakat memandang pembangunan. Keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga ekosistem, mengurangi kerentanan, dan melindungi keselamatan manusia.
Kita tidak dapat menghentikan hujan, mengendalikan seluruh dinamika alam, atau menghapus semua ancaman perubahan iklim. Namun, kita dapat mencegah kerusakan lingkungan, mengurangi kerentanan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan ilmu pengetahuan menjadi dasar keputusan.
Sebab, bencana yang berulang bukan alasan untuk menyerah pada takdir. Ia seharusnya menjadi peringatan untuk mengevaluasi pilihan-pilihan kita selama ini.
Sudah waktunya pencegahan dimulai sebelum bencana datang. Dari hulu sungai, hulu kebijakan, hingga hulu tata kelola.
Jangan menunggu bencana berikutnya untuk menyadari bahwa kehancuran hari ini mungkin telah dipersiapkan oleh keputusan-keputusan kita kemarin.
Website : aipi.or.id
Instagram : aipi_Indonesia
Tweeter : AIPI_id
Youtube : AIPI_Indonesia
Penyusun Siaran Pers:
Sigit Asmara Santa
humas@aipi.or.id
Biro Adm. Ilmu Pengetahuan, AIPI.