Siaran Pers
AIPI Mendorong Gerakan Pendidikan Demokrasi untuk Penguatan Posisi Pemilih dalam Demokrasi Presidensial
Jakarta, 9 Agustus 2026.
Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilu. Demokrasi membutuhkan warga negara yang sadar bahwa suara mereka bukan sekadar pilihan sesaat, melainkan mandat yang menentukan siapa yang memperoleh kekuasaan dan untuk tujuan apa kekuasaan itu dijalankan.
Karena itu, tantangan terbesar demokrasi Indonesia ke depan mungkin bukan hanya bagaimana menyelenggarakan pemilu yang semakin baik, tetapi bagaimana memastikan bahwa pemilih semakin berdaulat. Pemilih yang berdaulat bukan sekadar pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, ke bilik-bilik pencoblosan. Ia adalah warga negara yang mengetahui haknya, memahami pilihan politiknya, mampu membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, menilai program dan rekam jejak calon, serta memahami bahwa setelah memberikan suara ia tetap memiliki hak untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban calon terpilih.
Kesadaran semacam itu tidak lahir secara otomatis. Itu harus dibangun.
Atas dasar pemikiran itulah, Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI) menyelenggarakan Seminar Nasional Hibrida Berseri mengusung tema besar “Pemilih, Partai Politik, dan Pemerintahan Demokrasi Presidensial” pada kegiatan 2026. Meski pemilu terjadwal masih 3 tahun lagi, namun sudah terdengar tanda-tanda mesin-mesin partai mulai menderu.
Rangkaian Seminar Nasional Berseri ini dirancang sebagai sebuah perjalanan intelektual dari kedaulatan pemilih, kualitas representasi partai politik, hingga efektivitas pemerintahan demokrasi presidensial.
Seri-1, “Pemilih sebagai Prinsipal”, akan membahas posisi pemilih sebagai pemegang mandat. Seri-2, akan menguji posisi “Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi Perwakilan”. Dan Seri-3 akan membahas “Bagaimana koalisi multipartai memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan presidensial”. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang ujungnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan besar: Bagaimana memastikan demokrasi Indonesia benar-benar bekerja dari kedaulatan rakyat menuju pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab?
Jawabannya tentu dimulai dari pemilih. Pemilih adalah titik awal legitimasi kekuasaan demokratis.
Namun legitimasi tersebut hanya akan bermakna apabila pemilih memahami bahwa suara yang diberikan bukan sekadar alat untuk menentukan pemenang pemilu. Suara tersebut adalah mandat politik.
Karena itu, diperlukan perubahan paradigma. Pemilih tidak boleh terus-menerus dipandang sebagai target voter yang dihitung berdasarkan peluang memenangkan suara. Pemilih harus dikembalikan pada esensinya sebagai political principal.
Perubahan paradigma ini akan membawa konsekuensi besar. Kampanye politik tidak cukup hanya menjual popularitas. Partai politik tidak cukup hanya memenangkan kursi. Wakil rakyat tidak cukup hanya hadir dalam lembaga perwakilan. Dan pemerintah tidak cukup hanya memperoleh legitimasi melalui hasil pemilu. Semuanya harus kembali kepada pertanyaan mengenai mandat rakyat dan pertanggungjawaban kekuasaan.
Dalam kerangka tersebut, pendidikan demokrasi memiliki peran strategis.
Pendidikan demokrasi harus membangun kemampuan warga untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja, bagaimana partai politik seharusnya menjalankan fungsi representasi, bagaimana wakil rakyat memperoleh dan menjalankan mandat, serta bagaimana masyarakat dapat menggunakan hak-haknya untuk mengawasi kekuasaan.
Pendidikan semacam ini harus berlangsung terus-menerus di sekolah, perguruan tinggi, keluarga, komunitas, media, organisasi masyarakat, dan ruang-ruang publik.
Dalam kerangka tersebut, pendidikan demokrasi memiliki peran strategis. Pendidikan demokrasi harus membangun kemampuan warga untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja, bagaimana partai politik seharusnya menjalankan fungsi representasi, bagaimana wakil rakyat memperoleh dan menjalankan mandat, serta bagaimana masyarakat dapat menggunakan hak-haknya untuk mengawasi kekuasaan.
Atas dasar isu strategis itu, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) akan menyelenggarakan Seminar Nasional Hibrida bertema besar Pemilih, Partai Politik, dan Pemerintahan Demokrasi Presidensial – pada Seri-1 yang memfokuskan bahasan dengan sub-tema Pemilih sebagai Prinsipal akan dihelat pada : Rabu, 12 Agustus 2026, pukul 12.30 – 16.00 WIB, di Ruang Rapat AIPI, Lantai 17, Gedung Perpusnas RI, Jln Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta. Seminar ini digelar secara hibrida, dan dapat diikuti dengan cara mendaftarkan diri melalui tautan https://bit.ly/PemilihPrinsipal; dan dapat diikuti pula secara daring dengan aplikasi Zoom dengan Meeting ID: 837 2127 0779 dan Passcode: 717981, dan disiarkan live steaming melalui tautan YouTube https://bit.ly/YTPemilihPrinsipal.
Seminar Nasional Hibrida Seri-1 ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan latar belakang akademik, politik, dan pengalaman kelembagaan yang berbeda.
Ramlan Surbakti, Anggota Komisi Ilmu Sosial AIPI dan Ketua KPU periode 2004–2007, akan bertindak sebagai Pemantik Diskusi dengan membawa perspektif dari sisi akademik sekaligus mengungkap pengalaman sebagai nakhoda penyelenggara pemilu. Dari sisi perspektif parlemen akan disampaikan oleh Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2024–2029. Amalinda Savirani, Guru Besar FISIP UGM, akan memperkaya diskusi dari perspektif politik dan relasi kekuasaan. Akademisi Universitas Paramadina yang juga Anggota Komisi Kebudayaan AIPI, Abdul malik Girsang, akan memberikan pandangannya dari perspektif sosial-politik dan kebudayaan. Sementara itu, Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, akan membawakan pandangannya dari perspektif perilaku pemilih dan dinamika politik elektoral.
Acara Diskusi akan dipandu Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar dari Fakultar Hukum UI yang juga sebagai Wakil Ketua AIPI.
Forum ini juga akan dibuka oleh Ketua AIPI, Daniel Murdiyarso, dan Sambutan Penutup dan Rangkuman Sementara Hasil Diskusi oleh Syarif Hidayat, Prof Riset BRIN yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Ilmu Sosial.
Setiap Pembicara dengan latar belakang kepakaran dan pengalaman yang dimilikinya diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai “Rakyat sebagai Prinsipal” antara lain: pertama, siapa saja yang menjadi Kelompok Strategik diantara lebih 200 juta Pemilih di Indonesia; kedua,mengapa Pemilih menyadari secara kritis sangat penting, mengapa perlu menggunakan Hak Pilih?; ketiga, mengapa sebelum menentukan siapa yang Dipilih, Pemilih perlu mempertimbangkan apakah menuntut program untuk “Kebaikan Bersama Lebih Penting dan Lebih Bermanfaat” daripada meminta “Uang dan/atau Sembako” kepada Calon Wakil Rakyat?
Selain itu, pertanyaan untuk dijawab Pembicara mengenai “Calon sebagai Agent” adalah: 1) mengapa Kader Partai bila terpilih menjadi Wakil Rakyat lebih berperan sebagai Agent yang mewakili Rakyat sebagai Prinsipal daripada sebagai Penguasa?; 2) mengapa Agent lebih efektif menawarkan program yang bermanfaat bagi Kebaikan Bersama para Pemilih, daripada menawarkan Uang dan/atau Sembako kepada individu Pemilih?
Forum yang mempertemukan akademisi, penyelenggara dan praktisi politik, anggota parlemen, serta peneliti politik tersebut tidak hendak melihat pemilih semata-mata sebagai angka dalam statistik elektoral. Seminar ini justru mengajak publik kembali kepada pertanyaan paling fundamental dalam demokrasi perwakilan: jika rakyat adalah pemegang kedaulatan, mengapa dalam praktik politik rakyat sering kali hanya hadir sebagai target suara?
Di sinilah konsep prinsipal–agent menjadi penting. Dalam demokrasi, rakyat adalah prinsipal—pihak yang memegang kedaulatan dan memberikan mandat. Wakil rakyat adalah agent—pihak yang menerima mandat untuk mewakili, mendengarkan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Namun, ketika mandat berubah menjadi kekuasaan, hubungan tersebut dapat mengalami pembalikan. Agent yang seharusnya bekerja untuk prinsipal dapat merasa lebih berkuasa daripada pihak yang memberinya mandat.
“Dipilih oleh rakyat seharusnya berarti bekerja untuk rakyat, bukan berkuasa atas rakyat.”
Gagasan inilah yang hendak diuji melalui seminar Seri I sub tema “Pemilih sebagai Prinsipal”.
Website : aipi.or.id
Instagram : aipi_Indonesia
Tweeter : AIPI_id
Youtube : AIPI_Indonesia
Penulis Siaran Pers:
Sigit Asmara Santa
Biro Adm. Ilmu Pengetahuan, AIPI.