Siaran Pers
Saat Ruang Hidup Menjadi Komoditas: AIPI Gelar Seminar Nasional Membaca Akar Budaya Krisis Ekologis Indonesia
Jakarta, 7 Juni 2026.
Barangkali Indonesia tidak hanya sedang menghadapi krisis lingkungan. Di balik meningkatnya bencana ekologis, konflik agraria, menyusutnya ruang hidup masyarakat adat, dan kerusakan berbagai kawasan strategis, tersimpan krisis yang lebih mendasar: berubahnya cara manusia memandang alam. Dari warisan budaya yang menempatkan alam sebagai bagian dari kehidupan bersama, menuju logika pembangunan yang menjadikannya komoditas ekonomi. Berangkat dari keprihatinan tersebut, Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, akan menggelar Seminar Nasional Hibrida Seri Kedua yang bertajuk “Dari Budaya Adaptasi dan Konservasi ke Budaya Eksploitasi dan Komersialisasi”. Seminar ini diselenggarakan pada 11 Juni 2026, pukul 08.00-13.00 WIB, di Ruang Teatrikal Fakultas Kedokteran (lantai 4) UIN Sunan Kalijaga, Jln. Marsda Adisucipto No. 1, Yogyakarta.
Seminar Nasional ini terbuka untuk para akademisi, peneliti, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, agamawan, pembuat kebijakan, pemerhati kebijakan publik, masyarakat umum, dan para jurnalis. Perhelatan Seminar secara hibrida (luring dan daring) ini dapat diikuti secara daring dengan aplikasi Zoom dengan Meeting ID: 930 3294 3663 dan Passcode: budaya atau melalui tautan https://s.id/SEMNAS_AIPI_Seri2 . Acara ini disiarkan pula melalui melalui Aplikasi YouTube dengan tautan di https://bit.ly/SEMNAS_AIPI_SERI2 .
Seminar akan berfokus pada bahasan semakin melemahnya paradigma pengelolaan sumber daya yang selama berabad-abad menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai praktik lokal seperti sasi di Maluku, sistem tanah ulayat di Minangkabau, maupun subak di Bali menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara memiliki tradisi panjang dalam membangun hubungan yang seimbang antara manusia dan alam.
Namun dalam beberapa dekade terakhir, ekspansi industri ekstraktif, pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas, serta meningkatnya tekanan pasar global telah mengubah banyak lanskap sosial dan ekologis Indonesia. Hutan, tanah, sungai, dan laut semakin dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan produksi dan investasi.
“Yang sedang berubah bukan hanya penggunaan sumber daya alam, tetapi juga cara kita memahami alam itu sendiri,” ujar Prof. M. Amin Abdullah, Ph. D., Ketua Komisi Kebudayaan AIPI. “Ketika ruang hidup dipandang semata sebagai komoditas, maka yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi juga sistem pengetahuan, nilai budaya, dan pondasi moral masyarakat,” lanjutnya pada kesempatan persiapan seminar.
Seminar Nasional ini secara umum ditujukan untuk mendorong dan membuka ruang dialog multipihak mengenai transformasi budaya dalam pengelolaan sumber daya dan implikasinya terhadap keberlanjutan sosial-ekologis. Lebih lanjut secara spesifik ditujukan untuk dapat: 1) mengidentifikasi faktor penyebab pergeseran dari budaya konservasi ke eksploitasi; 2) mendiskusikan dampak sosial, budaya, dan ekologis komersialisas; 3) mengungkap praktik baik(bestpractices) berbasis kearifanlokal; dan 4) merumuskan rekomendasi kebijakan dan agenda riset kolaboratif.
Membaca Ulang Krisis Ekologis sebagai Krisis Kebudayaan
Berbeda dari berbagai forum yang umumnya membahas kerusakan lingkungan dari sisi teknis dan regulatif, seminar ini mengajak publik melihat persoalan ekologis Indonesia dari perspektif yang lebih mendasar. Komisi Kebudayaan AIPI memandang bahwa berbagai konflik lingkungan, degradasi ekosistem, dan ketimpangan penguasaan sumber daya tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya tata kelola, tetapi juga oleh pergeseran paradigma budaya dan epistemologi pembangunan.
Dalam konteks tersebut, seminar akan membahas empat dimensi utama:
- Perspektif Antropologi dan Sejarah Kebudayaan, yang menelaah bagaimana komunitas lokal membangun sistem adaptasi ekologis selama berabad-abad serta bagaimana sistem tersebut mengalami transformasi dalam berbagai rezim pembangunan.
- Politik Ekonomi Sumber Daya Alam, yang mengkaji hubungan antara negara, korporasi, pasar global, dan masyarakat dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam.
- Peran Civil Society dalam Advokasi dan Perlindungan Wilayah Adat, yang menyoroti perjuangan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak komunitas lokal dan masyarakat adat.
- Ecotheology dan Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan, yang mengangkat kembali dimensi etika dan spiritual dalam hubungan manusia dengan alam.
Melalui perspektif lintas disiplin tersebut, seminar berupaya membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai akar persoalan ekologis Indonesia sekaligus membuka ruang dialog untuk mencari alternatif kebijakan yang lebih berkelanjutan.
Seminar ini akan menghadirkan sejumlah narasumber Akademisi, Peneliti, Aktivis, dan Pemikir Keagamaan terkemuka dari berbagai bidang keilmuan dan praktik sosial.
Pada sesi antropologi dan sejarah kebudayaan, Prof. Yunita Triwardani Winarto, Ph.D., Guru Besar Purnabakti Antropologi Universitas Indonesia yang juga Anggota Komisi Kebudayaan AIPI, akan membahas evolusi relasi manusia dan alam dalam konteks kebudayaan Indonesia.
Sementara itu, Dr. Herry Yogaswara, M.A., Kepala Organisasi Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN, akan mengulas dinamika politik ekonomi sumber daya alam dan implikasinya terhadap masyarakat lokal.
Perspektif masyarakat sipil akan disampaikan oleh Emilianus Ola Kleden, Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), yang selama bertahun-tahun terlibat dalam advokasi hak-hak masyarakat adat dan perlindungan wilayah kelola komunitas.
Dimensi etika dan teologi lingkungan akan dibahas oleh Dr. Budhy Munawar Rachman dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara melalui pendekatan ecotheology yang semakin relevan dalam menghadapi krisis lingkungan global. Seluruh rangkaian dalam acara paparan narasumber Seminar Nasional Hibrida ini, akan dipandu oleh Dr. Arifah Khusnuryani, M.Sc.. Acara akan diawali dengan Sambutan Pembuka Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phl., Ph.D., yang juga Anggota Komisi Kebudayaan AIPI, dilanjutkan dengan Penyampaian Sambutan Tematik Seminat oleh Ketua AIPI, Prof. Dr. Daniel Murdiyarso. Sedangkan Ketua Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. M. Amin Abdullah, Ph.D., di akhir acara akan menyampaikan kata Penutup berupa harapan dan tindak anjut dari hasil-hasil Seminar.
Dari Forum Akademik Menuju Agenda Kebijakan
Selain menjadi ruang pertukaran gagasan, seminar ini juga dirancang untuk menghasilkan berbagai luaran strategis yang dapat berkontribusi pada penguatan kebijakan publik.
Hasil diskusi akan menjadi bagian dari rangkaian kajian Komisi Kebudayaan AIPI sepanjang tahun 2026 yang akan dituangkan dalam bentuk naskah akademik, tulisan opini publik, dokumentasi audiovisual, serta dokumen rekomendasi kebijakan atau policy brief yang ditujukan kepada para pengambil keputusan di tingkat nasional maupun daerah.
AIPI berharap forum ini dapat membantu membangun paradigma pembangunan yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi fondasi kehidupan bangsa.
“Indonesia membutuhkan pembangunan yang maju secara ekonomi, tetapi sekaligus berakar pada kebijaksanaan ekologis dan budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Masa depan keberlanjutan bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan investasi, tetapi juga oleh cara kita memahami hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan bersama,” demikian ditegaskan Komisi Kebudayaan AIPI.
Website : aipi.or.id
Instagram : aipi_Indonesia
Tweeter : AIPI_id
Youtube : AIPI_Indonesia
Penulis Siaran Pers:
Sigit Asmara Santa
humas@aipi.or.id Biro Adm. Ilmu Pengetahuan, AIPI.