Siaran Pers
Jakarta, 1 Desember 2024.
Jalan terjal menghadang cita-cita swasembada pangan yang dicanangkan dapat dicapai 3-4 tahun ke depan di era pemerintahan Prabowo. Kenginan untuk mengulang swasembada pangan Indonesia pada 1984 itu, sejatinya sulit dilaksanakan. Persoalannya yang dihadapi tidak sama. Beberapa kalangan para ahli menilai, masalah daya dukung lingkungan, termasuk lahan, teknologi, dan manusia, serta manajemen pangan saat ini sudah berbeda. Karena itu, harus dibereskan dan didata-ulang secara akurat dahulu daya dukung dan daya tampung produksi, termasuk kapasitas sumber daya dan fungsi alam saat ini. Selanjutnya perlu dipikirkan apakah kapasitasnya tersedia cukup untuk menjaga produksi pangan secara berkelanjutan. Selain soal hulu itu, bagian hilir bagaimana mata rantai distribusinya – persoalan yang belum bisa diselesaikan sampai kini – perlu ditata ulang.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan swasembada pangan sebagai program strategis nasional, dengan strategi pencapaian melalui dua pendekatan. Pada sisi produksi dengan melanjutkan food estate atau sekarang dilabeli dengan nama program optimalisasi lahan dan cetak sawah baru. Intinya program ini tak lain adalah ekstensifikasi lahan skala luas dengan pencetakan lahan baru sebesar 3 juta hektar di Papua, Kalimantan Tengah, dan beberapa provinsi lainnya; dan dengan modernisasi teknologi pertanian. Pada sisi konsumsi segera akan diimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peningkatan kualitas gizi anak sekolah, balita dan ibu hamil. Pada 2025 program ini ditargetkan dapat melayani 80 juta penduduk dengan mengalokasikan anggaran 53 triliun bagi penerima manfaat.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.502 pulau berpenduduk 282 juta lebih, dengan lebih dari 1.300 etnik mendiami wilayah tersebar di pulau-pulau besar. Indonesia memiliki keragaman ekologi, sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap keragaman sistem pangan. Disamping itu Indonesia menempati urutan kedua negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu 99.083 km – setelah Canada – dan memiliki luas daratan sekitar 190 juta hektar, terkandung di dalamnya keragaman biodiversitas darat dan laut yang kaya akan sumber pangan untuk penghidupan masyarakat.
Namun, sejak kemerdekaan, pembangunan sistem pangan di Indonesia masih belum mendasarkan kerangka berfikir pada basis sebagai negara kepulauan; tetapi mengadopsi pola pemikiran negara kontinental (daratan luas). Sistem pangan dikelola secara terpusat, bertumpu pada perspektif pangan sebagai proyek ekonomi politik negara, melalui penyeragaman pangan pokok terutama beras (homogenisasi), orientasi sangat kuat kuantitas produksi dan program pertanian-pangan yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Atas dasar fakta itu, para ahli berpandangan, untuk mencapai swasembada pangan, pembangunan sistem pangan Indonesia harus bertransformasi menuju ke sistem pangan yang beragam, adil bagi seluruh penduduknya, dan lestari, serta dapat dijaga bekelanjutan di masing-masing lokal daerahnya.
Pemikiran sistem pangan negara kepulauan mendapatkan momentum ketika Pemerintah Indonesia menetapkan transformasi sistem pangan sebagai salah satu agenda prioritas untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen strategi nasional dan peta jalan transformasi sistem pangan dalam dokumen United Nations Food Systems Summit (UNFSS) 2021 sebagai bentuk komitmen kontribusi Indonesia dalam SDGs.
Strategi nasional dan peta jalan komitmen pemerintah dalam transformasi sistem pangan yang selaras dengan arah kebijakan regionalisasi sistem pangan dengan karakteristik negara kepulauan, meliputi: 1) mengakhiri kelaparan, meningkatkan kualitas diet dan mempromosikan pangan dari lautan; 2) melindungi dan restorasi sumber daya alam; 3) mengembangkan bisnis yang inklusif; 4) mengembangkan sistem pangan lokal yang tangguh; 5) tata kelola pangan yang inklusif; Kelima agenda ini dibingkai dalam seturut dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
Program pertanian dan pangan skala besar pemerintahan Prabowo perlu mendapatkan tinjauan secara kritis terutama dikaitkan dengan komitmen Indonesia untuk transformasi sistem pangan dan suara-suara masyarakat sipil untuk sistem pangan yang beragam, adil dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut sains menjadi penting untuk menghasilkan masukan-masukan kebijakan kepada pemerintah. Salah satu dimensi penting dalam transformasi sistem pangan adalah integrasi antara sains, kebijakan dan praktik, lazim dikenal sebagai science-policy-practices interface (SPPI). Urgensi SPPI adalah bagaimana mendorong kebijakan pangan berbasis sains dan bukti (evidence), dan mendorong kolaborasi lintas sektoral dan institusi, serta relevan dengan prinsip-prinsip untuk membangun sistem pangan yang sehat, inklusif, resilien dan berkelanjutan.
AIPI memiliki peran strategis untuk memberikan kontribusi terhadap agenda transformasi sistem pangan, dan program-program utama pemerintah baru dari sudut pandang ilmiah secara independent. AIPI bekerjasama dengan DIPI dan kalangan organisasi masyarakat sipil, menghelat dialog transformasi sistem pangan negara kepulauan. Dialog ini dikembangkan untuk menghubungkan antara pengalaman dari praktik organisasi masyarakat sipil di lapangan, dengan perspektif sains dari aspek kebudayaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, sosial dan antropologi, serta ilmu pangan dan gizi.
Perbincangan dalam dialog ini ingin menguak tabir apakah kebijakan dan program pangan skala besar pemerintah baru yaitu food estate dan MBG selaras dengan agenda transformasi sistem pangan beragam, adil dan berkelanjutan dalam bingkai Indonesia sebagai negara kepulauan? Bagaimana perspektif sains dan gerakan sosial menanggapi food estate dan MBG sebagai program strategis nasional dari pemerintahan baru?
Tujuan penyelenggaraan dialog ini adalah: 1) mengembangkan dialog terkait sains, kebijakan dan gerakan sosial terkait tema transformasi sistem pangan negara kepulauan; 2) melakukan kajian kritis berbasis sains dan bukti-bukti lapangan terkait dengan kebijakan dan program pangan pemerintahan baru; dan 3) menghasilkan rekomendasi kebijakan pangan dengan perspektif dan pendekatan SPPI (Science-Policy-Practices Interface)
Perbincangan publik bertajuk “Dialog Transformasi Sistem Pangan Negara Kepulauan: kebijakan pangan dalam Tinjauan Sains, Budaya, dan Gerakan Sosial”, ini akan diselenggarakan pada Hari: Rabu, 4 Desember 2024, pukul 09.00-13.00 WIB. Diskusi terbuka ini dapat diikuti melalui tautan Aplikasi Zoom https://s.id/DIALOG_PANGAN; Meeting ID: 811 5310 3205 dan Passcode: PANGAN; dan juga disiarkan melalui Streaming Youtube: https://bit.ly/YTDIALOG_PANGAN.
Dskusi Publik ini akan diawali dengan Pengantar Dialog oleh Prof. Damayanti Buchori, Ph. D., anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar AIPI. Pemapar Materi 1) Hilman Farid, Ph., D., (Sejarawan, IKJ) akan menyampaikan tema Sistem Pangan dalam Perspektif Kebudayaan negara Kepulauan; 2) Dr. Djarot Indarto, (Direktur Pangan dan Pertanian, BAPPENAS), akan menyampaikan bahasan “Agenda Transformasi Sistem Pangan dan Kebijakan Pemerintah Baru”; dan 3) Said Abdullah, M.Si, (KRKP, Perwakilan Koalisi CSO) akan memberikan pandaangan terkait dengan tema “Transformasi Sistem Pangan Negara Kepulauan: Suara Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Pangan yang Beragam, Adil dan Lestari”.
Atas paparan tersebut, para Penanggap akan menyampaikan pandangannya mulai dari: 1) Prof. Yunita Triwardani Winarto, Ph. D. (KK-AIPI) menyampaikan pandangannya dalam “Perspektif Sosial Antropologi’; 2) Dr. Sonny Mumbunan, M. Sc.. (CCSF-UI) memberikan tanggapan dalam “Perspektif Ekonomi SDA”; 3) Prof. Rizaldi Boer, M.S., Ph. D., (IPB University), memberikan tanggapan pada aspek “Perspektif Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim”; dan 4) Prof. Purwiyatno Hariyadi, Ph.D., (KIR-AIPI), menyampaikan padangan paparan dari sisi “Perspektif Ilmu Pangan dan Gizi”.
Seluruh rangkaian perhelatan Diskusi Publik ini akan dipandu oleh David Ardhian, MSi dari CTSS IPB, yang juga akan merangkumkan masukan dari partisipan dialog, sekaligus merumuskan kesimpulan sementara dan rencana tindak lanjut.
Hasil yang diharapkan dalam dialog ini adalah rumusan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah baru untuk transformasi sistem pangan negara kepulauan, serta prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan pemerintah sehubungan dengan program strategis nasional dalam bidang pangan kedepan.
Website : aipi.or.id
Instagram : aipi_Indonesia
Tweeter : AIPI_id
Youtube : AIPI_Indonesia
Pembuat Siaran Pers:
Sigit Asmara Santa,
humas@aipi.or.id
Biro Adm. Ilmu Pengetahuan, AIPI